MENGOPTIMALKAN MATERI DAMPAK KEHIDUPAN POLITIK, SOSIAL, EKONOMI PADA MASA KOLONIALISME MELALUI METODE TAEM GAMES TOURNAMENT (TGT) DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA KARTU MATERI

Disusun oleh:

MAS’UD UMAR ATANGGAE

 

ABSTRAK

Mas’ud Umar. 2013, Mengoptimalkan Meteri dampak Kehidupan Politik, Sosial, Ekonomi Pada Masa Kolonialisme Melalui Metode Taem Games Tournament (TGT) Dengan Menggunakan Media Kartu Materi Pada Kelas X RPL SMK Negeri 6 Kupang Tahun 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan : (1) Tingkat optimalisasi proses pembelajaran dengan penggunaan media Kartu Materi melalui metode Team Games Tournament; (2) Besarnya nilai hasil belajar dengan menggunakan media Kartu Materi melalui metode Team Games Tournament.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2013 pada kelas X RPL SMK Negeri 6 Kupang 35 orang yang terdiri dari 20 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif yang dilakukan melalui observasi teman sejawat sekolah dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi khusus untuk menilai efektifitas penggunaan media. Analisis juga dilakukan terhadap nilai turnamen tim dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media kartu materi.

Berdasarkan hasil analisis proses penggunaan media dalam pembelajaran diperoleh kesimpulan sebagai berikut : (1) Tingkat optimalisasi proses pembelajaran dengan menggunakan media Kartu Materi melalui metode Team Games Tournament sangat baik. (2) Nilai hasil belajar dengan menggunakan media Kartu Materi melalui metode Team Games Tournament sangat baik.

Dengan hasil analisis tersebut dikemukakan saran sebagai berikut : (1) Kepada para guru, agar secara intensif mengembangkan atau menggunakan media dalam pembelajaran termasuk media kartu materi sesuai dengan karakteristik materi, peserta didik serta prinsip-prinsip pengembangan dan penggunaan media pembelajaran agar proses pembelajaran, dan kompetensi siswa dapat dicapai secara maksimal. (2) Kepada kepala sekolah, kiranya dapat melengkapi perpustakaan sekolah, media/alat pembelajaran untuk memfasilitasi guru dan peserta didik mengembangkan kreatifitas untuk meningkatkan mutu pendidikan.

 

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

         Salah satu implikasi perubahan paradigma pendidikan dewasa ini adalah perubahan sistem pembelajaran. Guru tidak semata-mata memberikan pengetahuan kepada peserta didik, akan tetapi peserta didik harus dapat diantarkan oleh guru untuk membangun pengetahuannya sendiri. Guru membantu proses pembelajaran dengan cara-cara memfasilitasi dan membuat informasi menjadi lebih bermakna bagi peserta didik. Oleh karena itu sistem pembelajaran dewasa ini mengharuskan guru untuk aktif memilih dan mencari metode dan media pembelajaran yang sesuai, efektif untuk mencapai kompetensi.

Salah satu prinsip pembelajaran yang baik adalah jika proses pembelajaran mampu mengembangkan konsep generalisasi, dan bahan abstrak dapat dibuat menjadi hal yang jelas dan nyata. Sumber belajar yang digunakan guru dan peserta didik adalah buku dan sumber informasi, tetapi akan lebih jelas dan efektif jika guru menyertainya dengan media pembelajaran yang dapat membantu menjelaskan atau membangun pengetahuan peserta didik menjadi lebih realistik (Hartono, 1996:36). Dengan demikian salah satu tugas guru yang tidak kalah pentingnya adalah mencari dan mengembangkan media pembelajaran.

Dalam pembelajaran IPS mencari dan mengembangkan sumber belajar sangat penting sebab bahan ajarnya sangat dinamis. Apalagi mata pelajaran IPS Sejarah yang berbicara tentang peristiwa masa lampau yang tidak mungkin dihadirkan kembali seperti ketika peristiwa itu terjadi. Hal ini tentu karena sejarah memiliki hukum tersendiri, yaitu peristiwa tidak dapat berulang kembali. Adapun kalau terjadi kembali, maka waktu, tempat, pelaku dan kronologi tidaklah sama dengan peristiwa sebelumnya. (Gottchalk,1975:199). Walaupun demikian aspek-aspek tersebut di atas adalah merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai peserta didik dalam belajar IPS.

Demikian pula halnya dengan materi IPS yang sangat luas, apalagi sekarang ini kurikulum SMK telah mengintegrasikan ilmu-ilmu sosial ; ekonomi, sejarah, sosiologi, Antropologi sebagai mata pelajaran IPS Terpadu. Karena itu tidak jarang daya kreasi peserta didik yang terbatas, mereka mengalami kesulitan tatkala berhadapan dengan materi bacaan yang memuat data sedemikian banyak. Dan itu ditinjau dari luasnya materi yang harus disajikan merupakan beban kurikulum yang harus disesuaikan dengan waktu belajar efektif terutama jam pembelajaran IPS yang dialokasikan dalam struktur kurikulum SMK Negeri 6 Kupang. Jadi dengan media pembelajaran akan dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan lingkup materi pembelajaran.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka diperlukan sebuah media yang dapat memfasilitasi peserta didik maupun guru untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Bagi guru tentu media merupakan alat yang dipakai untuk mengelola kelas dengan mengajak peserta didik agar memiliki kepercayaan diri, motivasi untuk aktif mencari dan menemukan pengetahuan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Sedangkan bagi peserta didik, media merupakan alat yang mempermudah mereka untuk memahami dan mendeskripsikan materi sejarah.

Penggunaan kartu materi dalam pembelajaran IPS sejarah adalah merupakan media yang memungkinkan bagi peserta didik memahami secara maksimal peristiwa-peristiwa sejarah. Dengan media ini peserta didik akan lebih mudah untuk mengenal terutama memahami peristiwa-peristiwa politik, ekonomi dan sosial pada suatu periode tertentu. Kegiatan mengklasifikasi peristiwa sejarah dengan menggali dan menemukan informasi oleh peserta didik diharapkan akan lebih memberikan makna dan hasil belajar yang diharapkan, dibandingkan jika materi disajikan oleh guru sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, salah satu hal penting lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh guru sehubungan dengan penentuan dan pengembangan media pembelajaran adalah metode pembelajaran. Media pembelajaran diharapkan memiliki sinkronisasi dengan metode apa yang digunakan oleh guru. Metode pembelajaran berhubungan dengan kebijakan seorang guru dalam upaya melakukan pengelolaan pembelajaran yang diharapkan dapat menjangkau semua potensi yang dimiliki peserta didik untuk belajar. Oleh karena itu sangat penting bagi guru untuk memahami karakteristik peserta didik, materi pembelajaran termasuk cakupannya sehingga guru dapat menentukan media pembelajaran dan metode yang tepat yang akan diterapkan untuk dapat meningkatkan kompetensi hasil belajar. (Dryden & Vos, 2003:285).

Salah satu metode yang memiliki kesesuaian dengan media kartu materi adalah metode Teams Games Tournament (TGT). Penggunaan metode TGT dengan media kartu materi adalah merupakan beberapa implementasi dari tujuh unsur CTL. Dengan metode TGT menggunakan media kartu materi diharapkan peserta didik memiliki kebebasan untuk memecahkan masalah melalui usaha merekonstruksi peristiwa sejarah secara kronologis berdasarkan fakta-fakta yang telah tersedia yang mereka temukan sendiri melalui berbagai sumber. Dengan demikian diharapkan akan memberikan motivasi, imajinasi, serta ketrampilan dalam menyusun kembali peristiwa sejarah dalam suatu periode tertentu sehingga peserta didik mampu mendeskripsikan sebuah periode sejarah dengan benar.

Kenyataan di SMK Negeri 6 Kupang menunjukan bahwa pembelajaran sering terpola dengan apa yang telah ditetapkan oleh guru yang lebih banyak bersifat verbalisme dan mengakibatkan terbatasnya ide, gagasan, motivasi, kreasi peserta didik, dalam pembelajaran. Dalam hal ini pembelajaran IPS sejarah yang berbicara tentang peristiwa-peristiwa masa lampau, akan dapat membosankan bagi peserta didik apabila disajikan dalam bentuk terlalu kaku dan abstrak seperti ceramah, mengarahkan peserta didik menghafal tahun-tahun, yang semuanya disajikan oleh guru. Tetapi dengan penerapan metode TGT yang didukung oleh media kartu materi akan dapat meminimalisasi masalah-masalah tersebut di atas.

Jadi seorang guru IPS, yang benar-benar ingin mengoptimalisasi proses pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi peserta didik senantiasa akan berpedoman bahwa tidak benar guru yang aktif dipanggung peserta didik menonton, melainkan peserta didik aktif dipanggung guru mengarahkan dari belakang. (Depdiknas, 2002: 2). Oleh karena itu dalam pembelajaran guru lebih banyak berurusan dengan strategi dan media pembelajaran inovatif daripada memberi informasi.

Dengan demikian sejarah bukan hanya dipandang sebagai suatu ilmu semata yang bersifat kelampauan tetapi dengan sejarah peserta didik akan mampu merekonstruksi peristiwa, memberi makna, dan menghubungkan dengan peristiwa disekitarnya.

  1. Rumusan Masalah

         Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

  1. Seberapa besar tingkat optimalisasi proses pembelajaran dengan penggunaan media kartu materi melalui metode Teams Games Tournament (TGT).
  2. Seberapa besar nilai turnamen (hasil belajar) peserta didik dalam menggunakan media kartu materi melalui metode Teams Games Tournament (TGT).
  3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penilisan karya ilmiah ini adalah untuk :

  1. Memperoleh hasil analisis tentang tingkat optimalisasi penggunaan media kartu materi dalam pembelajaran dengan metode Teams Games Tournament.
  2. Memperoleh hasil analisis tentang tingkat nilai turnamen peserta didik dengan menggunakan kartu materi dalam pembelajaran dengan metode Teams Games Tournament (TGT).
  3. Manfaat Penulisan

         Dari hasil karya tulis ini diharapkan diperoleh manfaat sebagai berikut :

  1. Manfaat Teoretis

 

Secara teoretis karya ilmiah (PTK) ini berguna untuk pengembangan profesi guru yang difokuskan pada penentuan dan pengembangan media pembelajaran untuk menciptakan proses pembelajaran yang optimal dan PAKEM.

  1. Manfaat Praktis

1).   Bagi guru, sebagai salah satu acuan untuk menggunakan media kartu materi dan mengembangkan media lainnya dalam pembelajaran sesuai dengan karakteristik metode, materi dan peserta didik.

2).   Sebagai bahan masukan pendidik dalam rangka peningkatan kemampuan guru dalam menentukan dan mengembangkan media pembelajaran yang tepat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

  1. Pembelajaran IPS

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pembelajaran IPS sejarah, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah “suatu proses interaksi antara siswa sebagai subyek belajar dengan komponen lain, khususnya guru” (Sardiman, 2002:38). Oleh karena itu pembelajaran merupakan suatu konsep yang menunjuk pada kegiatan belajar mengajar yang didalamnya diharapkan terjadi suasana interaktif antara guru yang mengajar dan siswa yang belajar.

Sehubungan dengan pengertian tersebut di atas, pembelajaran harus diartikan secara luas, yakni suatu proses menyediakan kondisi yang merangsang serta mengarahkan kegiatan proses belajar peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, memiliki sikap dan ketrampilan yang membawa perubahan tingkah laku maupun pengembangan pribadinya (Raka Joni, 1977:7). Itulah sebabnya proses pembelajaran di sekolah sudah seharusnya mengandung unsur transfer of knowledge.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka pembelajaran IPS sejarah dapat dikatakan sebagai suatu proses kegiatan untuk mendorong dan merangsang peserta didik mendapatkan pengetahuan dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan dan kesejarahan, sehingga membawa perubahan tingkah laku dan membantu mengembangkan pribadi peserta didik secara utuh. Dengan kata lain pembelajaran IPS disekolah tidak lain adalah suatu proses membina peserta didik agar tumbuh kesadaran Sosial sejarahnya. Yang dimaksudkan dengan kesadaran menurut Sardiman (1994:2) adalah “suatu orientasi intelektual, suatu sikap jiwa untuk memahami keberadaan dirinya sebagai manusia, anggota masyarakat, sebagai makhluk sosial, termasuk sadar sebagai bangsa dan sadar sebagai makhluk ciptaan Tuhan”. Hal ini sangat terkait dengan tiga ranah yang dikemukakan oleh Blomm (dalam Suprijono, 2009:6) yaitu aspek kognitif (pengetahuan), aspek afektif (sikap) dan aspek psikomotorik (ketrampilan).

Jika ketiga aspek tersebut dihubungkan dengan proses pembelajaran IPS sejarah maka : 1). Aspek kognitif, yaitu peserta didik akan mendapatkan pengetahuan tentang fakta-fakta sejarah, kemudian dapat memahami dan menjelaskan berbagai peristiwa sejarah serta dapat menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain, termasuk fakta masa lampau dengan peristiwa masa kini. 2). Aspek afektif, yaitu peserta didik memberi respon serta mengklasifikasi nilai-nilai dalam peristiwa sejarah. 3). Psikomotorik, yang berkaitan dengan ketrampilan itelektual, ketrampilan menemukan, mengklasifikasi dan memecahkan masalah. Dengan kata lain peserta didik memiliki ketrampilan menerapkan metode sejarah, sejak pengumpulan sumber, observasi serta penilaian terhadap sumber dan interpretasi.

Untuk mengoptimalkan proses pembelajaran IPS sejarah seperti yang diuraikan tersebut di atas, maka seyogyanya dirancang proses pembelajaran dengan pendekatan yang menempatkan peserta didik sebagai subyek yang aktif. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik lebih mendapatkan pengalaman langsung sehingga mudah meresapi setiap peristiwa yang terjadi. Demikian pula dari aspek penggunaan media pembelajaran harus benar-benar menjadi perantara yang efektif antara peserta didik dengan materi yang dipelajarinya. Apalagi dengan pelajaran IPS sejarah yang obyek nyatanya sudah tidak ada (peristiwanya sudah beralu), pendekatan proses pembelajaran yang menekankan pada aktifitas siswa serta perancangan dan penggunaan media pembelajaran harus benar-benar tepat. Hal ini sangat diperlukan agar pembelajaran IPS Sejarah tidak berlangsung secara verbalistik.

  1. Teams-Games Tournament (TGT)

Robert Slovin ( dalam Silberman, 2004:47) menguraikan pengertian metode Teams-Games Tournament adalah teknik penggabungan peserta didik melalui pengorganisasian melalui kompetisi tim, dan bisa digunakan untuk meningkatkan pembelajaran beragam fakta, konsep dan ketrampilan. Oleh karena itu istilah Teams Games Tournament dapat diartikan sebagai “Turnamen permainan-tim atau turnamen belajar”. Melalui metode ini peserta didik diberi kesempatan secara individual maupun kelompok untuk memahami sekaligus mendeskripsikan materi secara berulang melalui sistem ronde/babak dengan permainan kartu materi sampai peserta didik dianggap menguasai kompetensi.

Hal ini sesuai dengan teori belajar yang menyenangkan yang dikemukakan oleh Syaiful Sagala (2005:28) bahwa stimulus dan respon akan terjadi apabila sesuatu yang pelajari dilakukan secara berulang kali dan terus menerus, dilakukan dalam suasana menyenangkan serta dapat disesuaikan dengan situasi sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila diaplikasikan dengan pembelajaran sejarah sangatlah relevan untuk menerapkannya didalam kelas sebagai salah satu cara merangsang aktifitas siswa untuk mencari dan menginterpretasi materi dan mengambil keputusan secara tepat dalam kelompok guna mendeskripsikan peristiwa sejarah secara hierarkis dan kronologis. Jadi dapat dikatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode TGT adalah salah satu model pelayanan pembelajaran yang akan mampu meningkatkan kompetensi siswa dalam pembelajaran IPS khususnya kajian sejarah. Apalagi peserta didik sering mengalami kesulitan tatkala berhadapan dengan materi bacaan yang sedemikian banyak sehingga motivasi belajar menurun sebelum atau sementara berlangsungnya pembelajaran.

  1. Media : Kartu Materi

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan perasaan pembelajaran dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan tertentu. (Depdiknas, 2007:12). Dalam pembelajaran media disebut media pembelajaran, yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan materi dan metode. Oleh karena itu Brown (dalam Depdiknas, 2002:3) menyatakan media pembelajaran adalah alat atau materi lain yang menyajikan bentuk informasi secara lengkap dan dapat menunjang proses belajar mengajar.

Berbeda dengan mata pelajaran lainnya yang menggunakan obyek atau materi langsung sebagai media pembelajaran, hal itu tidak dimungkinkan dalam mata pelajaran IPS sejarah. Meskipun terdapat sejumlah peninggalan dalam bentuk warisan visual, seperti candi, relief, situs dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai medium, tetapi benda-benda itu hanyalah sebagai sarana untuk mengenang kembali peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengannya. Selain itu di dalam sejarah yang terdiri dari urutan peristiwa yang kronologis (urutan waktu) memerlukan pemahaman yang utuh dari peserta didik untuk dapat mengerti peristiwa yang terjadi.

Untuk keperluan tersebut di atas dituntut kreatifitas guru dalam mengelola pembelajaran IPS sejarah sebagai usaha rekonstruksi peristiwa masa lalu. Persoalannya adalah apa yang harus dilakukan oleh guru, agar peristiwa masa lalu dapat diangkat secara menarik dan memikat bagi peserta didik.

Salah satu alternatif adalah penggunaan media pembelajaran yang di kenal dengan media kartu materi atau yang umumnya digolongkan dalam bentuk media card. Menurut Zaini dkk.(2008:50) Card dalam pembelajaran merupakan media kolaboratif yang dapat digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik, klasifikasi, fakta, tentang obyek atau mereview informasi. Dalam perkembangan penggunaannya media kartu materi diintegrasikan dalam bentuk media lainnya seperti media chart atau bagan.

Menurut Aminuddin Kasdi (2002:7) bahwa “chart adalah merupakan salah satu media daftar atau urutan peristiwa secara sistematis, hierarkis dan kronologis sebagai pokok peristiwa sehingga membentuk sebuah rangkuman dari materi atau pokok bahasan”. Pendapat tersebut sesuai dengan yang dikemukakan dalam (Depdiknas, 2005:44) bahwa “bagan dapat berupa kartu yang berisi pesan yang disampaikan secara bertahap dan tiap bagian pesan dituangkan dalam lembaran yang berbeda”. Yang dimaksudkan dengan pesan di sini adalah uraian materi pembelajaran dibuat seringkas mungkin sehingga hanya berbentuk pokok-pokok utama.

Meskipun media tersebut simpel atau sederhana, akan tetapi mampu menampung banyak data, fakta dan konsep serta angka tahun dan peristiwanya. Data tentang peristiwa tersebut apabila disusun atau diurutkan dengan prinsip kronologis maka sebuah peristiwa sejarah akan menjadi utuh. Oleh karena itu pada prinsipnya media kartu berisi bagian-bagian dari sebuah materi pelajaran yang jika dihubung-hubungkan akan membentuk sebuah kaitan peristiwa yang utuh yang mudah dipahami oleh peserta didik.

  1. Hipotesis

Dari beberapa hasil penelitian tentang penggunaan kartu materi dalam mengoptimalkan proses pembelajaran serta meningkatkan hasil belajar peserta didik menjelaskan bahwa penggunaan media pembelajaran yang berbentuk kartu, chart, bagan dan sejenisnya sangat mempengaruhi proses pembelajaran berjalan dengan sangat baik. Demikian pula dengan hasil belajar peserta didik menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan prestasi belajar sebelum media diterapkan.

BAB III

METODOLOGI

  1. Langkah-Langkah Pengembangan Media

Sebelum diuraikan langkah-langkah pengembangan media, maka perlu di kemukakan jenis media yang digunakan dalam pembelajaran dengan model Teams Games Tournament (TGT) ini adalah :

  1. Kartu Materi
  2. Kunci Jawaban
  3. Kartu Nilai
  4. Papan Permainan/Lomba.

Adapun langkah-langkah pengembangan media adalah sebagai berikut :

  1. Perencanaan

         a).    Guru melakukan pengkajian Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan menetapkan materi pokok pembelajaran yang akan disajikan yaitu : Dampak Kehidupan Politik, Sosial, Ekonomi Indonesia Pada Masa Kolonialisme.

         b).   Guru menetapkan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) sebagai model dalam proses pembelajaran.

         c).    Guru menetapkan media yang sesuai dengan karakteristik materi dan model pembelajaran, dengan bahan-bahan yang disediakan yaitu :

                 –    Kertas cover ukuran F4 warna putih.

                 –    Kertas Karton

                 –    Kertas Stabilo yang terdiri atas 7 warna.

                 –    Lem

                 –    Paku Payung

                 –    Perangkat komputer termasuk printer.

  1. Pelaksanaan Pembuatan Media

         –      Mula-mula materi yang berhubungan dengan kebijakan/kehidupan politik, sosial dan ekonomi pasca penjajahan/kolonialisme. Perlu diidentifikasi pokok-pokok materi mana yang perlu dimuat pada lembaran kartu materi. Selanjutnya materi tersebut diketik melalui komputer. Diketik pula kunci jawaban yang akan dijadikan sebagai pedoman pemberian nilai terhadap kebenaran jawaban peserta yang mengikuti turnamen.

         –      Pokok-pokok materi tersebut dicetak (print) pada kertas cover minimal 4 rangkap yang disesuaikan dengan jumlah group yang akan bermain, selanjutnya digunting sesuai ukuran yang telah ditetapkan kira-kira 5cm x 10 cm. Dicetak juga kunci jawaban sebagai pedoman pemberian nilai terhadap kebenaran jawaban peserta turnamen.

         –      Dicetak pula poin/nilai pada kertas cover yaitu nilai 5 dan nilai 0, dan digunting dengan ukuran 3cm x 3cm untuk masing-masing nilai.

         –      Selanjutnya untuk pembuatan papan permainan yaitu : mula-mula karton ukuran plano digunting berbentuk lingkaran. Selanjutnya lingkaran tersebut dibagi atas beberapa bagian sesuwai dengan jumlah materi yang di rencanakan.            

 

  1. Konteks Implementasi

Mengoptimalkan pembelajaran IPS Sejarah dengan metode Teams Games Tournament (TGT) dengan menggunakan kartu materi, dilaksanakan dikelas X RPL dengan peserta 35 peserta didik yang terdiri dari 20 laki-laki dan 15 perempuan. Karakteristik peserta didik pada kelas ini adalah sebagian besar (85%) memiliki pemahaman menengah ke atas. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media kartu materi ini dilaksanakan pada semester ganjil yaitu minggu ke 2 bulan September 2013 sesuai dengan Program Semester yang telah disusun oleh penulis.

  1. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penilaian

Sehubungan dengan instrumen dan wujud data yang akan dihasilkan maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan cara observasi oleh teman sejawat dengan menggunakan lembar observasi pembelajaran dan daftar nilai turnamen setiap babak.

Adapun bentuk instrumen yang akan digunakan adalah angket dengan menggunakan skala Likert dengan kategori jawaban sebanyak 5 (lima) option. Sedangkan instrumen untuk nilai turnamen adalah kartu materi yang digunakan dalam turnamen.

Berdasarkan teknik pengumpulan data dan instrumen penilaian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan pada analisis data yaitu pendekatan kuantitatif.

  1. Pelaksanaan Penggunaan Media

Pelaksanaan penggunaan media kartu materi dilaksanakan terintegrasi dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Perencanaan

         Kegiatan diawali dengan menyiapkan administrasi pembelajaran seperti Silabus. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, instrumen penilaian termasuk Media Pembelajaran, yang berkaitan dengan Materi Pokok : Kehidupan Politik, sosial dan Ekonomi Pada Masa Kolonialisme.

Pelaksanaan

Pembelajaran dengan menggunakan media Kartu Materi ini dilaksanakan selama pembelajaran berlangsung yaitu 2 x 40 menit dengan langkah-langkah sebagai berikut :

  1. Kegiatan Pendahuluan
  2. Aperepsi dengan menampilkan gambar pelaksanaan Pemilu, untuk mengkonstruksi pengetahuan siswa menuju pada penyampaian topik Kehidupan Politik, sosial dan Ekonomi Pada Masa penjajahan/kolonialisme.
  3. Guru memberi motivasi dengan menyampaikan tujuan pembelajaran.
  4. Melaksanakan pembagian kelompok yang terdiri dari 8 kelompok yang heterogen terutama dari segi prestasi sebelumnya. Delapan kelompok tersebut dibagi menjadi 2 group permainan, sehingga masing-masing group terdiri dari 4 kelompok yang beranggota 4-5 orang. Ditunjuk pula 4 orang peserta didik yang diberi tugas : 2 orang akan bertindak sebagai wasit (penilai) pada masing-masing grup yang akan memberikan nilai terhadap kecocokkan kartu yang ditempatkan oleh setiap kelompok pada papan lingkaran materi, dan 2 orang bertindak sebagai pencatat nilai turnamen pada masing-masing grup.
  5. Guru membagikan media yang akan digunakan dalam turnamen dilanjutkan dengan menyampaikan skenario turnamen permainan dan aturannya serta prosedur penilaiannya.
  6. Kegiatan Inti
  7. Sebelum permainan dimulai, (peserta didik dalam kelompok) diberikan kesempatan selama ±5 menit untuk memahami materi yang ada dalam lingkaran serta membaca sumber yang berhubungan dengan materi tersebut.
  8. Peserta didik membagi kartu secara merata pada setiap kelompok dalam grup tersebut.
  9. Dengan bimbingan guru, siswa melaksanakan turnamen permainan kartu materi antar kelompok pada setiap grup, sampai kartu pada masing-masing kelompok habis. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 babak. Setiap kartu yang dijatuhkan oleh kelompok pada papan permainan diberi nilai oleh juri berdasarkan kunci jawaban yang ada padanya. Dan nilai tersebut dicatat oleh pencatat nilai pada papan nilai turnamen.
  10. 4. Setelah permainan babak pertama dan kedua selesai dilanjutkan dengan penghitungan nilai yang dicapai oleh masing-masing kelompok. Setelah itu juara 1 dan 2 dari masing-masing grup permainan mengadakan pertandingan pada babak final.
  11. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang berprestasi.
  12. Kegiatan Penutup
  13. Guru membuat simpulan materi dengan memberi penjelasan diselingi dengan tanya jawab dengan siswa.
  14. Tes akhir pembelajaran sebagai feed back keberhasilan pembelajaran.
  15. E. Observasi/Penilaian

Selama proses pembelajaran, penulis (guru mata pelajaran) bersama dengan observer yaitu seorang teman guru serumpun, melakukan pengamatan/penilaian terhadap kegiatan yang berlangsung dengan mengisi kuisioner pengamatan yang telah disiapkan sebelum pembelajaran dimulai. Adapun indikator yang diukur sehubungan dengan penggunaan media seperti yang dikemukakan oleh Aminuddin Kasdi (2002:15) adalah

  1. Faktor tujuan
  2. Faktor ketepatgunaan
  3. Faktor kualitas dan teknis
  4. Faktor pemberdayaan peserta didik

Hasil observasi tersebut kemudian dianalisis dengan kriteria sebagai berikut :

 

 

                                                         Tabel 3.1

Tingkat Penggunaan Media

No.

Rentang Skor

Tingkat/Kategori

1.

81 – 100

Sangat Baik

2.

61 – 80

Baik

3.

41 – 60

Cukup

4.

21 -40

Kurang

5.

0 – 20

Tidak Baik

Untuk kriteria penilaian capaian kelompok dalam turnamen juga akan menggunakan kriteria proses pembelajaran tersebut di atas.           Capaian nilai rata-rata hasil turnamen tim dinyatakan berhasil apabila berada pada rentang 81 – 100 (amat baik) atau tingkat homogenitas hasil turnamen berada pada tingkat yang sangat baik.

BAB V

P E N U T U P

  1. Kesimpulan

         Berdasarkan uraian hasil pengembangan dan penerapan media kartu materi serta pembahasannya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

  1. Ditinjau dari kualitas pembelajaran maka penggunaan media Kartu yang berisi pokok-pokok materi pembelajaran melalui penerapan metode Team Games Tournament sangat baik untuk mewujudkan optimalisasi proses pembelajaran yang inovatif.
  2. Dengan menggunakan media Kartu Materi dalam pembelajaran melalui penerapan metode Team Games Tournament, maka hasil belajar peserta didik dalam menguasai kompetensi mata pelajaran terutama IPS bagian Sejarah berada pada tingkat yang sangat baik.
  3. Hasil akhir pengembangan media kartu materi ini adalah media yang secara terstruktur memuat materi-materi pokok dalam satu kartu dimana muatan materi pada babak penyisihan lebih sempit, selanjutnya pada babak final materi pada kartu dikembangkan lagi sehingga jumlah kartu bertambah. Tetapi ada pula materi yang diganti dengan materi yang lain atau digabungkan dengan materi pada kartu yang lain sehingga mudah diidentifikasi oleh peserta didik.
  4. Saran
  5. Kepada para guru, agar secara intensif mengembangkan atau menggunakan media dalam pembelajaran sesuai dengan karakteristik materi, peserta didik serta prinsip-prinsip pengembangan dan penggunaan media pembelajaran agar proses pembelajaran, dan kompetensi siswa dapat dicapai secara maksimal..
  6. Kepada kepala sekolah, kiranya dapat melengkapi perpustakaan sekolah, media/alat pembelajaran untuk memfasilitasi guru dan peserta didik mengembangkan kreatifitas untuk meningkatkan mutu pendidikan.

 DAFTAR PUSTAKA

 nuddin Kasdi, 2002, Media Pembelajaran Sejarah, Jakarta; Direktorat PLP Depdiknas.

Basyir Rasna, 2004, Efektifitas Metode Permainan Kartu Untuk Mengatasi Kelangkaan Buku Paket Pada SMP Negeri 4 Kota Ternate; Penelitian Tindakan Kelas,

Gottschalk Louis, 1986, Mengerti Sejarah, Jakarta; Universitas Indonesia Press,.

Harsoyo, S.Pd. dkk, 2002, Modul : Penulisan Karya Ilmiah dan PenelitianTindakan Kelas, Jakarta; Direktorat PLP Depdiknas.

Marpaung, Y. dkk, 2002, Modul : Dasar-Dasar Penelitian, Jakarta; Direktorat PLP Depdiknas.

Mohamad User Usman, 1993, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Melvin L. Silberman, 2004, Active Learning ; 101 Cara Belajar Siswa Aktif, Bandung; Nuansa – Nusamedia,.

Munandar, 2002. Kreatifitas dan Keberbakatan, Strategi Mewujudkan Potensi Kreatif dan Bakat, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.

……………., 2003, Pendekatan Kontekstual, Jakarta; Depdiknas-Direktorat PLP.

Ratna Willis Dahar. 1989. Teori-Teori Belajar, Bandung ; Erlangga.

Sudjana Nana Dr. 1987, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Surabaya; Usaha Nasional

Sardiman AM, 2002. Sejarah, Ilmu Sejarah dan Pembelajaran Sejarah, Jakarta ; Depdiknas-Direktorat PLP.

                 ,2003. Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta ; PT. RajaGrafindo Persada.

Sagala, Syaiful,2003. Konsep dan Makna Pembelajaran, Bandung : Alfabeta.

Suprijono, Agus. 2009. Cooperative Learning ; Teori dan Aplikasi PAIKEM, Yokyakarta ; Pustaka Pelajar.

Trianto,2007. Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik, Jakarta ; Prestasi Pustaka.

Tim PTBK, 2005. Media Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial ; Materi Pelatihan Terintegrasi, Jakarta; Depdiknas-Direktorat PLP.

Zaini, Hisyam,dkk. 2008. Strategi Pembelajaran Aktif, Yokyakarta ; Pustaka Insan Madani.

 

MODEL PEMBELAJARAN PADA KURIKULUM 2013

Model Pembelajaran Pada Kurikulum 2013

ABSTRAK

Kurikulum 2013 sudah mulai diterapkan pada sekolah maupun madarasah. Setiap perubahan kurikulum tentu membawa karakteristik tersendiri. Demikian juga pada model pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum baru tersebut. Pada penulisan karya tulis ilmiah ini dikemukakan dua permaslahan yaitu apa model pembelajaran dan bagaimana penerapan model pembelajaran kurikulum 2013. model pembelajaran adalah model pembelajaran dapat didefinisikan sebagai sebuah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belejar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Ada tiga model pembelajaran yang diterpakn pada kurikulum 2013 yaitu model pembelajaran Discovery Learning, model pembelajaran berbasis masalah dan model pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran discovbery learning menggamit beberapa langkah pembelajaran yaitu: persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Sedangkan pada kegiatan inti yaitu pelaksanaan pembelajaran model pembelajaran discovery learning menggamit pemberian stimulasi/ rangsangan, pernyataan/identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi /pembuktian dan menarik kesimpulan/generalisasi. Problem based learning adalah, metode mengajar yang menggunakan masalah yang nyata, proses dimana siswa belajar, baik ingatan maupun keterampilan berpikir kritis, problem based learning adalah metode mengajar dengan fokus pemecahan masalah yang nyata, kerja kelompok, umpan balik, diskusi, dan laporan akhir. Model pembelajaran Proyek merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai media. Guru menugaskan siswa untuk melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Model pembelajaran adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pelaksana pembelajaran. Guru merupakan ujung tombak pelaksana pembelajaran di kelas. Berhasil tidaknya pembelajaran sepenuhnya ada di tangan guru.

Baca lebih lanjut

BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

Judul                              :     BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

Standar Kompetensi      :    Menganalisis Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani

Kompetensi Dasar       :     

  1. Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi.
  2. Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani.
  3. Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi.
  4. Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari

Pertemuam 1

A. PENGERTIAN BUDAYA DEMOKRASI

PENDAHULUAN

          Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata demos artinya rakyat dan cratos/kratein artinya pemerintahan/berkuasa.  Pemerintahan demokrasi yang kokoh adalah pemerintahan yang sesuai dengan pandangan hidup, kepribadian, dan falsafah bangsanya.  Pada masa Yunani Kuno sudah berkembang demokrasi langsung, artinya seluruh rakyat terlibat secara langsung dalam masalah kenegaraan. Hal ini terjadi karena wilayah negara sempit dan penduduknya sedikit.  Pada masa modern, demokrasi langsung tidak dapat dijalankan karena wilayah negara cukup luas, jumlah penduduk banyak, rakyat melalui suatu lembaga perwakilan (badan-badan perwakilan rakyat) dapat menyalurkan aspirasinya dalam kenegaraan atau sering disebut demokrasi perwakilan.

           PENGERTIAN BUDAYA DEMOKRASI

1. Budaya Demokrasi, adalah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak warga masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan antar manusia yang berintikan kerjasama, saling percaya, menghargai keanekaragaman, toleransi, kesamaderajatan, dan kompromi.

2.  International Commision of Jurist (ICJ), demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan    dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh wn melalui wakil-wakil yg dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yg bebas.

3.  Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk      rakyat.

4. Giovanni Sartori, memandang demokrasi sebagai suatu sistem di mana tak seorangpun dapat memilih dirinya sendiri, tak seorangpun dapat menginvestasikan dia dgn kekuasaannya, kemudian tidak dapat juga untuk merebut dari kekuasaan lain dengan cara-cara tak terbatas dan tanpa syarat.. Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Panca-sila, demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dalam mana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah.

            Unsur-unsur budaya demokrasi adalah :

1. Kebebasan, adalah keleluasaan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermamfaat untuk kepentingan bersama atas kehendak sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Bukan kebebasan untuk melakukan hal tanpa batas.  Kebebasan harus digunakan untukhal yang bermamfaat bagi masyarakat, dengan cara tidak melanggar aturan yang berlaku.

2. Persamaan, adalah Tuhan menciptakan manusia dengan harkat dan martabat yang sama.  Di dalam masyarakat manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum,politik, mengembangkan kepribadiannya masing-masing, sama haknya untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Solidaritas, adalah kesediaan untuk memperhatikan kepentingan dan bekerjasama dengan orang lain.  Solidaritas sebagai perekat bagi pendukung demokrasi agar tidak jatuh kedalam perpecahan.

4. Toleransi, adalah sikap atau sifat toleran.  Toleran artinya bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dll) yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian sendiri.

5. Menghormati Kejujuran, adalah keterbukaan untuk menyatakan kebenaran, agar hubungan antar pihak berjalan baik dan tidak menimbulkan benih-benih konplik di masa depan.

6. Menghormati penalaran, adalah penjelasan mengapa seseorang memiliki pandangan tertentu, membela tindakan tertentu,dan menuntut hal serupa dari orang lain. Kebiasaan memberipenalaran akan menumbuhkan kesadaran bahwa ada banyakalternatif sumber informasi dan ada banyak cara untuk mencapai tujuan.

7. Keadaban, adalah ketinggian tingkat kecerdasan lahir-batin atau kebaikan budi pekerti.  Perilaku yang beradab adalah perilaku yang mencerminkan penghormatan terhadap dan mempertimbangkan kehadiran pihak lain yang tercermin dalam sopan santun, dan beradab.

Prinsip-prinsip demokrasi secara umum meliputi :

a. Kekuasaan suatu negara sebenarnya berada di tangan rakyat atau kedaulatan ada di tangan rakyat.

b. Masing-masing orang bebas berbicara, mengeluarkan pendapat, beda pendapat, dan tidak ada paksaan.

Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah :

a. Kedaulatan di tangan rakyat

b. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

c. Pemerintahan berdasar hukuk (konstitusi)

d. Peradilan yang bebas dan tidak memihak

e. Pengambilan keputusan atas musyawarah

f. Adanya partai plitik dan organisasi sosial politik

g. Pemilu yang demkratis.

Ciri pemilu yang demokratis menurut Austin Ranney, adalah :

1. Hak pilih umum,  pemilu disebut demokratis manakala semua warga negara dewasa menikmati hak pilih pasif dan aktif. Hak pilih pasif, yaitu hak warga negara untuk dapat dipilih menjadi wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat.  Hak pilih aktif, yaitu hak setiap warga negara untuk dapat memilih atau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk memilih wakilnya yang akan mewakilinya di lembaga perwakilan rakyat.

2. Kesetaraan bobot suara, suara tiap-tiapemilih diberi bobot yang sama, artinya tidak boleh ada sekelompok warga negara, apapun kedudukan, sejarah kehidupan, dan jasa-jasanya, yang memperoleh lebih banyak wakildari warga lainnya.  Contoh bila harga sebuah kursi parlemen adalah 420.000 suara,msaka haruis ada jaminan bahwa tak ada sekelompok warga negarapun yang kurang dari kuota tersebut mendaatkan satu atau bahkan lebih di parlemen.

3. Tersedianya pilihan yang signifikan, para pemilih harus dihadapkan pada pilihan-pilihan atau calon-calon wakil rakyat atau partai politik yang berkualitas.

4.  Kebebasan nominasi, Pilihan-pilihan itu harus datang dari rakyat sendiri melalui organisasi atau partai politik yang telah diseleksi untuk memdapatkan calon yang mereka pandang mampu menerjemahkan kebijakan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

5. Persamaan hak kampanye, melalui kampanye mereka memperkenalkan program kerja kepada rakyat pemilih, pemecahan masalah yang ditawarkan, serta program kesejahteraan, dll.

6. Kebebasan dalam memberikan suara, para pemilih dapat menentukan pilihannya secara bebas, mandiri, sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hati nuraninya.

7. Kejujuran dalam penghitungan suara, kecurangan dalam penghitungan suara akan menggagalkan upaya menjelmakan rakyat ke dalam badan perwakilan rakyat.  Pemantau independen dapat menopang perwujudan kejujuran dalampenghitungan suara.

8.  Penyelenggaraan secara periodik, pemilu tidak bolrh dimajukan atau diundurka sekehendak hati penguasa.  Pemilu tidak boleh digunakan oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.  Tapi pemilu digunakan untuk sarana penggantian kekuasaan secara damai dan terlembaga.

MACAM-MACAM DEMOKRASI

    1. Dari segi idiologi, demokrasi ada 2 macam :

a. Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal), yaitu kekuasaan pemerintahan terbatas dan tidak banyak campur tangan serta tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.  Kekuasaan dibatasi oleh konstitusi. Penganut demokrasi ini adalah Negara-negara eropa barat, Amerika serikat, India, pPakistan, Indonesia, Filipina, Singapura.

b.  Demokrasi Rakyat (Proletar) adalah demokrasi yang berlandaskan ajaran komunisme dan marxisme.  Demokrasi ini tidak mengakui hak asasi warga negaranya.  Demokrasi ini bertentangan dengan demokrasi konstitusional.  Demokrasi ini mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi.  Negara adalah alat untuk mencapai komunisme yaitu untuk kepentingan kolektifisme.

     2. Berdasarkan titik perhatiannya demokrasi ada 3 macam :

  1. Demokrasi Formal ( negara-negara liberal), demokrasi menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.
  2. Demokrasi material (negara-negara komunis), menitikberatkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaann pada bidang ekonomi, kurang persamaan dalam bidang politik bahkan kadang dihilangkan.
  3. Demokrasi gabungan (negara-negara nonblok), demokrasi yang menghilangkan kesenjangan ekonomi dan sosial, persamaan dibidang politik, hukum.

Pengelompokan Demokrasi :

Demokrasi ada 2 macam : 

 1. Konstitusional  a. Negara Liberalis dan Komunis/Sosialis

                              b. Indonesia   :  1. Demokrasi Liberal

                                                        2. Demokrasi Terpimpin

                                                        3. Demokrasi Pancasila

2. Komunis/Marxisme atau Demokrasi Proletar

PRINSIP BUDAYA DEMOKRASI

Banyak negara mengaku sebagai negara demokrasi, tapi belum tentu menerapkan prinsip demokrasi dengan baik dan benar.  Prinsip-prinsip demokrasi antar lain :

 

1. Adanya jaminan hak asasi manusianya, merupakan hak dasar yang melekat sejak lahir merupakan anugerah Tuhan YME yang tidak boleh dirampas oleh siapapu termasuk oleh negara.

2.  Persamaan kedudukan di depan hukum,  agar tidak tewrjadi diskriminasi dan ketidakadilan, siapapun melanggar hukum harus mendapat sanksi menurut hukum yang berlaku, dan sebaliknya.

3. Pengakuan terhadap hak-hak politik, seperti berkumpul, beroposisi, berserikat dan mengeluarkanpendapat.

4.  Pengawasan atau kontrol rakyat terhadap pemerintah, melalui demokrasi itu sendiri.

5. Pemerintahan berdasar konstitusi, agar pemerintgah tidak menyalahgunakan kekuasaan seweang-wenang terhadap rakyat.

6. Adanya saran atau kritik rakyat terhadap kinerja pemerintah melalui media massa sebagai alat penyalur aspirasi rakyat.

7. Pemilihan umum yang bebas dan jujur serta adil.

8. Adanya kedaulatan rakyat.

MASYARAKAT MADANI (Civil Society)

Pengertian Masyarakat madani :

               

1. Patrick, civil society atau masyarakat madani, adalah jaringan kerja yang komplek dan organisasi-organisasi yang dibentuk secara sukarela, yang berbeda dari lembaga-lembaga negara yang resmi, bertindak secara mandiri atau dalam bekerjasama dengan lembaga-lembaga negara.

2. Mohammad A.S. Hikam, Civil Society, adalah wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan sukarela, keswasembadaan, keswadayaan, kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara, dan terikat dengan norma atau hukum yang berlaku.

3. Lary Diamond, Civil Society, adalah kehidupan sisial terorganisasi yang terbuka, sukarela, lahir secara mandiri, berswadaya, otonom dari negara, terikat pada hukum.  Contoh menurutnya adalah :

     a. Perkumpulan/jaringan perdagangan.

      b. Perkumpulan keagamaan, suku, budaya yang membela hak kolektif, kepercayaan.

       c. Yayasan penyelenggara pendidikan, asosiasi penerbitan

d. Gerakanperlindungan konsumen, seperti perlindungan perempuan, perlindungan etnis   minoritas, perlindungan kaum cacat, korban diskriminasi.

CIRI-CIRI MASYARAKAT MADANI  / CIVIL SOCIETY :

1. Lahir secara mandiri, dibentuk oleh masyarakat sendiri tanpa campur tangan negara.

2. Keanggotaan bersifat sukarela, atas kesadaran masing-masing anggota.

3. Mencukupi kebutuhannya sendiri (swadaya) tidak bergantung bantuan pemerintah.

4. Bebas dan mandiri dari kekuasaan negara sehingga berani mengontrol kebijakan negara.

5. Tunduk pada hukum yang berlaku atau norma yang disepakati bersama.

Pertemuam 1I

  1. DEMOKRASI DI INDONESIA 

PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA

1. Masa Orde Lama :

a. Demokrasi parlementer / liberal  (RIS dan UUDS 1950), pada masa ini Indonesia memakai sistemdemokrasi parlementer.  Cara kerja:

  Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR, partai politik yang menuasai suara mayoritas di DPR membentuk kabinet.

  Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet/Dewan menteri dibawah pimpinan Perdana menteri dan bertanggung jawab pada parlemen.

  Presiden hanya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dipegang Perdana Menteri.

  Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang bebas.

  Jika DPR atau parlemen menilai kinerja menteri kurang bauik maka parlemen mengajukan mosi tak percaya, maka menteri harus meletakkan jabatannya.

  Jika kabinet bubar maka presiden menunjuk formatur kabinet untuk menyususn kabinet baru.

  Jika DPR atau parlemen mengajukan mosi tak percaya pada kabinet yang baru, maka DPR atau parlemen dibubarkan dan diadakan pemilihan umum.

Hal-hal negatif yang terjadi selama berlakunya sistem parlementer :

1. Usia atau masa kerja kabinet rata-rata pendek, selama kurun waktu 1950 -1959 telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet.

2.Ketidak serasian hubungan antara dalam tubuh angkatan bersenjata.  Sebagian condong ke kabinet Wilopo sebagian condong ke Presiden Soekarno.

3. Perdebatan terbuka antara Soekarno dengan tokh Masyumi yaitu Isa Anshary tentang penggantian dasar negara yang lebih Islami apakah akan merugikan umat agama lain atau tidak.

4. Masa kampanye jadi panjang (1953-1955), sehingga meningkatnya ketegangan di masyarakat.

5. Kebijakan beberapa perdana menteri cenderung menguntungkan partainya.

6. Pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah seperti pemberontakan Permesta dan PRRI.

Hal-hal positif yang terjadi dimasa demokrasi parlementer :

1. Badan peradilan menikmati kebebasannya dalam menjalankan fungsinya.

2. Pers bebas dan banyak kritik di surat kabar.

3. Jumlah sekolah bertambah

4. Kabinat dan ABRI berhasil mengatasi pemberntakan RMS, DI/TII

5. Sedikit ketegangan diantara umat beragama.

6. Minoritas Tionghoa mendapat perlindungan dari pemerintah.

7. Nama baik indonesia di Internasional dan berhasil melaksanakan Konferensi Asia Afrika di Bandung April 1955.

2. Demokrasi Terpimpin 5 Juli 1959-1966:

            Mulai dijalankan sejak dekrit presiden 5 Juli 1959, dengan mamakai UUD 1945 oleh sebab itu demokrasi ini didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945.  Pada waktu itu sesuai dengan UUD 1945 maka bentuk negara adalah Kesatuan,pemerintahannya adalah Republik, sistem pemerintahannya adalah Demokrasi.  Dalam UUD 1945 indonesia juga adalah negara hukum.

            MPR harus berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara yang memilih dan mengangkat presiden, oleh karena itu presiden wajib tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR.  Presiden bersama DPR membuat UU.  Presiden dibantu para menteri dalam menjalankan kekuasaan Eksekutif dan Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya secara independen bebas dari pengaruh lembaga lainnya.

            Dari kenyataannya demokrasi terpimpin ini menyimpang dari prinsip negara hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  Penyimpangai itu antara lain :

1. Pelanggaran prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman : dimana UU No. 19 tahun 1964 menyatakan demi kepentingan revolusi, Presiden berhak mencampuri proses peradilan.  Dan hal ini bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Sehingga peradilan sering dijadikan untuk menghukum lawan politik dari pemerintah.

2. Pengekangan hak  di bidang politik yaitu  berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, yaitu ulasan surat kabar dibatasi atau tidak boleh menentang kebijakan pemerintah.

3. Pelampauan batas wewenang presiden.  Banyak hal yang seharusnya diatur dalam UU namun hanya ditetapkan lewat Penetapan Presiden.

4. Pembentukan lembaga negara Ekstrakonstitusional ( diluar UUD 1945) seperti pembentukan Front Nasional yang dimamfaatkan oleh partai komunis sebagai ajang mempersiapkan pembentukan negara komunis indonesia.

5. Pengutamaan fungsiPresiden seperti :

  Pimpinan MPR, DPR dan lembaga lainnya di setarakan dengan menteri dan berada di bawah Presiden.

  Pembubaran DPR tahun 1960 oleh presiden setelah menolak Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan pemerintah.  Padahal dalam UUD 45 menyatakan Presiden tidak dapat membubarkan DR, bila DPR tidak menyetujui angaran yang diajukan pemerintah maka pemerintah menggunakan anggaran tahun lalu.

  Demokrasi tidak dipimpinhikmat kebijaksanaan, tetapi dipimpin oleh presiden selaku panglima tertinggi ABRI.

Keberhasilan yang capai di masa Demokrasi terpimpin;

1. Berhasilmenumpas pemberontakan DI/TII yang telah berlangsung 14 tahun.

2. Berhasil menyatukan Irian Barat kepangkuan Indonesia dari phak Belanda.

3. Demokrasi Pancasila di Masa Orde Baru 11 Maret 1966 – 21 Mei 1998

Hal-hal yang terjadi di masa oerde baru adalah :

             Pelaksanaan demokrasi di indonesia baik di masa Orde baru maupun reformasi sermua menamakannya demokrasi Pancasila, sebab demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh pancasila terutama sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adail dan beradab, persatuan indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

            Kehidupan politik di masa orde baru terjadi penyimpangan-penyimpangan dari cita-cita Pancasila dan UUD 1945,antara lain :

1. Pemusatan kekuasaan  di tangan presiden, secara formal  kekuasaan negara dibagi ke beberapa lembaga negara seperti MPR, DPR, MA, dll), taoi dalam praktiknya presiden dapayt mengendalikan lembaga tersebut.  Anggota MPR yang diangkat dari ABRI adalah dibawah presiden sebab presiden sebagai panglima tertinggi ABRI.  Anggota MPR dari Utusan daerah dapat dikendalikan oleh presiden karena dipilih oleh DPRD Tk. I yang merupakan bagian dari pemerintah daerah sebagai bawahan presiden.

2. Pembatasan hak-hak politik rakyat, Sejak tahun 1973 jumlah parpol di indonesia hanya 3 (PPP, Golkar, PDI), pers bebas tetapi pemerintah dapat membreidel penerbitan Pers (Tempo, Editor, Sinar Harapan,dll).  Ada perlakuan diskriminatif terhadap anak keturunan PKI.  Pengkritik pemerintah dikucilkan secara politik.  Pegawai negeri dan ABRI harus menmdukung Golkar (partai penguasa).

3. Pemilu yang tidak demokratis, aparat borokrasi dan militer melakukan cara-cara untuk memenangkan Golkar.  Hak parpol dan rakyat pemilih dimanipulasi  untuk kemenangan Golkar.

4.Pembentukan lembaga ektrakonstitusional, untukmelanggengkan kekuasaannya pemerintah membentuk KOPKAMTIB (Komando Pengendalian Keamanan dan Ketertiban), utnuk mengamankan pihak-pinak yang pootensial nejadi oposisi pebnguasa.

5. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Akibat penggunaan kekuasaan  yang terpusat dan tak terkontrol, maka KKN meraja lela, rakyat sengsara, menjerumuskan rakyat kepada krisis multidimensi berkepanjangan.krisis moral, kepercayaan.  Dimasa orde baru ada upaya penanaman nilai Pancasila kepada seluruh rakyat dengan cara indoktrinisasi P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalasn Pancasila).

   Demokrasi Pancasila di masa transisi/reformasi 22 Mei- sekarang

            Mundurnya Soeharto yang digantikan BJ. Habibi yang memerintah sekitar 18 bulan.  Pemuilu yang tertib dan bersih berhasil dilaksanakan tanggal 7 Juni 1999 diikuti 48 partai politik dan Gus Dur terpilih sebagai presiden dan dicopot tahun 2001 dari presiden fdan digantikan oleh Megawati.

PEMILU  WUJUD BUDAYA DEMOKRASI DI INDONESIA

Penyelenggaraan pemilu tahun 2004 diatur dalam UU no 12 tahun 2003 tentang pemilu sebagai wujud  pelaksanaan pasal 1 ayat 2 UUD 1945, yang dilaksanakan dengan Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.  Tujuan pemilu adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilna Daeara, DPRD.  Jumlah anggota DPR ditetapkan 550 kursi, DPRD TK I sekurang-kurangnya 35 orang dan paling banyak 100 kursi, DPRD TK. II/ Kota sekurang-kurangnya 20  kursi dan paling banyak 45 kursi.

Landasan Pemilu Di Indoneia :

1. Idiil : Pnacasila

2. Konstitusinil : UUD 1945

3. Operasional : Tap MPR no III/MPR/1998, UU no. 31 tahun 2002 tentang Partai politik, UU No. 12 tahun 2003 tantang Pemilihan Umum.

           Pemilu adalah sarana untuk mewujudkan  pelaksanaan  UUD pasal 1 ayat 2 yaitu kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang.  Dalam pemilu rakyat memiliki hask pilih aktif dan pasif.  Aktif adalah hak rakyat untuk dapat memilih wakilnya da;am pemilu yang akan dudum, di DPR, sedang  hak pasif adalah hak warganegara dalam pemilu untuk dapat dipilih menjadi anggota DPR/MPR.  Sehubungan denga hak pilih dan memilih, maka hendaknya masyarakat dapat :

  1. Menggunakan hak memilih dan dipilih  sebaik-baiknya.
  2. Menghormati badan permusyawaratan/perwakilan.
  3. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan yang telah dilakukan secara demokratis, dengan itikad baik dan tanggung jawab.

                       Menurut UU RI No. 22 Tahun 2003, tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR,  DPD, dan DPRD disebutkan sebagai berikut :

1. DPR terdiri dari anggpota partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui pemilu :

     a. Anggota DPR berjumlah 550 kursi

     b. Keanggotaan DPR diresmikan  dengan keputusan presiden

     c. Anggota DPR berdomisili di ibukota negara RI

2. DPD rterdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilu :

  1. Anggota DPD dari  setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 kursi
  2. Jumlah seluruh anggota DPD tidak boleh melebihi sepertiga anggota DPR.
  3. Keanggotaan DPD diresmikan oleh  keputusan Presiden
  4. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat di ibukota RI

3. DPRD Provinsi terdiri dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu :

  1. Anggota DPRD Provinsi berjumlah minimal 35 kursi dan sebanyak-banyaknya  100 rang.
  2. Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Menteri dalamNegeri atas nama presiden
  3. Anggota DPRD provinsi berdomisili di ibukota provinsi.

4.  DPRDD kabupaten/Kota terdiriatas anggota partai politik peserta pemilu yang di[ilih melalui pemilu :

  1. Anggota DPRD  Kabupaten/Kota berjumlah minimal 20 kursi dan sebanyak-banyaknya 45 kursi.
  2. Keanggotaanya diresmikan  dengan keputusan Gubernur atas nama presiden.
  3. Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdomisili di kota kabupaten bersangkutan.

Perbedaan Pemilu Sebelum dengan sesudah tahun 2004

Perbedaan Pemilu Sebelum dengan sesudah tahun 2004

 

No

Pembeda

Sebelum 2005

Setelah 2004

1

Tujuan Pemilu

Memilih DPR,DPRD Provinsi dan Kab./Kota

Memilih DPR,DPRD Provinsi dan kota ditambah DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

2

Sistem Pemilihan

Proporsional denga stelsel daftra (pilih/coblos gambar partai politik)

Prpporsional dengan daftar calon terbuka (pilih coblos gambar partai politik dan nama calon di bawah gambar parpol yang dipilih.

 

Daerah pemilihan

Didasarkan pada kabupaten/kotamadya atau provinsi

1. Didasarkan pada jumlah pendudk yang ada di wilayah tersebut

2. daerah pemilihan untuk DPR adalah provinsi, DPRD Provinsi adalah kabupaten/Kotamadya, DPRD Kabupaten adalah kecamatan atau gabungan kecamatan.

 

Peserta Pemilu

Partai politik

Partai politik dan perorangan /individu

5

Syarat partai politik peserta pemilu

Memiliki pengurus dan sekretariat tetap di setengah pada kabupaten/kotamadya yang ada di provinsi

1. memiliki pengurus dan sekretariat di dua atautiga pada kabupaten/kotamadya yang ada diprvinsi tersebut.

2. memiliki anggota 1000 orang atau seperseribu pendudukdimasing-masing kabupaten/kotamadya yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota.

6

Syarat perseorangan sebagai pesertapemilu

Tidak ada

1. didukung minimal 1000 orang di provinsi yang berpenduduk satu juta orang dan minimal 5000 orang di provinsiberpenduduk kurang lebih 15 juta orang.

2. Dukungan tersebut tersebar di sekurang-kurangnya di 25 % dari jumlah kabupaten/kotamadya provinsi yang bersangkutan

 

7

Pasnitia penyelenggara

Dipusat dilaksanakan oleh KPU dan panitiapemilihan indonesia sebagaipelaksanapemilu.  Di daerah dilaksanakan oleh panitia pemilihan daerah (PPD) tk I dan II

Komusi pemilihan umum (KPU) dari pusat sampai daerah yang bersifat non partisipan, independen dan tetap sampai 5 tahun.

8

Syarat calon legislatif

Surat keterangan dari pengurus parpol yang menyatakan calon punya pengalaman setaraf dengan SMA

Harus memiliki ijazah SMA dan yang sederajat

9

Pelibatan peremuan

Tidak ada

Nominasi caleg memperhatikan kuota 30 % perempuan

10

Perhitungan perolehan kursi

Dulu ada stambus accord

Menggunakansistem bilanganpembagi pemilihan

11

Penegakan hukum

Tidak ada ketentuan pidana

Adaketentuan pidana beserta hukum acaranya/prosedurnya

PELAKSANAAN BUDAYA DEMOKRASI

Di Lingkungan keluarga :

         Masalah – masalah keluarga hendaknya diselesaikan dengan musyawarah.  Keoala keluarga selalu menyerap aspirasi dan pendapat dari anggota keluarga untuk mencapai kata mufakat.  Manfaat musyawarah di lingkungan keluarga adalah :

1. Seluruh anggota keluarga merasa  berarti atau berperanan.

2. Anggota keluarga ikut bertanggung jawab terhadap keputusan bersama.

3.  Tidak ada anggota keluarga yang merasa ditinggalkan

4. Semangat kekluargaandan kebersamaansemakinkokoh.

Di lingkungan sekolah :

  1. 1.menyusun tata tertib bersama
  2. 2. Menyusun kelompok piket kelas
  3. 3.Mermilihketua OSIS, ketua kelas

Di Lingkungan  Masyarakat :

  1. Pemilihan ketua RT   
  2. Musyawarah dyang menyangkut kepentingan bersama,sepertiprogram pembaqngunan masyarakat dan lingkungan.

Di Lingkungan Negara :

  1. Terlibat dalam pemilihan umum
  2. Melalui wakil kita terlibat dalampenyusunan Undang-undang
  3. Melaskukan engawasan baik terhadap wakil rakyatmaupun pemerintah melalui media massa.

                                                                                                                                                                   Semoga sukses!

                                                                                                                                                              Yakin Usaha Sampai………

           

 

PERAN SERTA DALAM UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Standar Kompetensi      :     Menampilkan Peran Serta Dalam Upaya Pemajuan, Penghormatan Dan Perlindungan HAM.  

Kompetensi Dasar          :

1.   Menganalisis Upaya Pemajuan, Penghormatan dan Penegakan HAM.

2.Menampilkan Peran Serta Dalam Upaya Pemajuan, Penghormatan dan Penegakan HAM di Indonesia.

3.Mendeskripsikan Instrumen Hukum dan Peradilan Internasional HAM.

A.     UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN PENEGEKAN HAM

A.1. Pengertian dan Macam-macam HAM

1.      Pengertian HAM

Istilah hak asasi manusia menurut bahasa Prancis ”droit de’home”. Menurut bahasa Inggris adalah ”human rights”. Sedangkan menurut bahasa Belanda ”memen rechten”. Secara umum hak asasi manusia diartikan sebagai hak-hak  dasar yang dimiliki setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Artinya hak asasi ini bukan diberikan atau pemberian orang lain, golongan, atau negara. Oleh karena itu pula hak asasi manusia tidak dapat diambil atau dicabut, diabaiakan, dikurangi atau dirampas oleh suatu kekuasaan melainkan harus dihormati, dipertahankan dan dilindungi.

 Pengertian;

     seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia

     anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa kepada makhluk yang bernama manusia

  wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang

     Tuhan yang memberi HAM, bukan negara

Berikut ini beberapa pengertian hak asasi manusia yang dikemukakan oleh para ahli:

1)      John Locke

Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak dapat diganggu gugat atau sifatnya mutlak.

2)      Koentjoro Poerbapranoto

Hak asasi adalah hak yang sifatnya asasi yaitu dimiliki manusia menurut kodratnya dan sifatnya suci.

3)      Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hokum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

4)      Menurut Mirriam Budiarjo

Hak asasi adalah hak yang diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahiran atau kehadiran manusia didalam kehidupannya di masyarakat.

5)      Menurut Piagam Hak Asasi Internasional konsepsi HAM yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) sebenarnya merupakan perkembangan dari ajaran F.D. Roosevelt, yaitu The four Freedom yang terdiri atas:

v  Kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkarya

v  Kebebasan beragama

v  Kebebasan dari rasa takut

v  Kebebasan dari kemiskinan

Dari istilah dan pandangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa HAM meemeiliki beberapa ciri khusus, yaitu sebagai berikut:

a.       Hakiki (ada pada setiap diri manusia sebagai mahkluk tuhan)

b.      Universal, artinya hak itu berelaku untuk semua orang dimana saja, tanpa memandang status, ras, harga diri, jender atau perbedaan lainnya.

c.       Permanen dan tidak dapat dicabut, artinya hak itu tetap selama manusia itu hidup dan tidak dapat dihapuskan oleh siapapun.

d.      Tak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

2.      Macam-macam HAM

1.      hak asasi pribadi (personal right), misalnya hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama masinng-masing, menyatakan pendapat, berorganisasi dan sebagainya

2.      hak asasi ekonomi (property right), misalnya hak kebebasan memiliki sesuatu, membeli dan menjual sesuatu mengadakan kontrak atau perjanjian, dan lain sebagainya.

3.      hak asasi politik (political right), misalnya hak untuk diakui dalam kedudukan sebagai warga negara yang sederajat, ikut serta dalam pemeerintah, hak memilih dan dipilih, mendirikan partai politik atau organisasi, mengajukan kritik dan sebagainya.

4.      hak asasi sosial dan kebudayaan   (social dan cultural right), misalnya hak kebebasan memilih dan mendapatkan pendidikan, mengembangan kebudayaan dan lain sebagainya.

5.      hak memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (right of legal equality).

6.      hak asasi untuk memperoleh perlakuan tata peradilan dan perlindungan hukum (procedural right), misalnya hak mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil dalam peradilan, pembelaan hukum, penerapan asas pradga tak bersalah, dan sebagainya.

 A.2.  Sejarah Lahirnya Hak Asasi Manusia

v  Jaman Yunani Kuno, Plato (428-348 SM)

Menayatakan kepada warganya bahwa kesejahteraan bersama baru terwujud kalau setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.

v  Aristoteles (384-322 SM)

Negara yang baik adalah Negara yang sering memperhatikan kepentingan dan kesejahtraan masyarakat banyak.

v  Tahun 1215 di Inggris lahir Magna Charta (masa pemerintahan Lockland) yang isinya: Raja tidak lagi bertindak sewwenang-wenang, dalam hal tertentu tindakannya harus disetujui bangsawan.

v  Petition of Right (1629) di Inggris (masa pemerintahan Charles 1)

Isinya:

§  Pajak dan hak-hak istimewa harus mendapat izin parlemen.

§  Tentara tidak boleh diberi penginapan di rumah-rumah penduduk.

§  Dalam keadaan damai tenatara tidak menjalankan hukum perang.

§  Orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang sah.

v  Bill of Right (1689) di Inggris (masa pemerintahan William III)

Isinya:

·         Pembuatan undang-undang harus dengan ijin parlemen.

·         Pemungutan pajak harus dengan ijin parlemen.

·         Mempunyai tentara tetap harus dengan ijin parlemen.

·         Kebebasan berbicara dan berpendapat bagi parlemen.

·         Parlemen berhak mengubah keputusan raja.

·         Pemilihan parlemen harus bebas.

v  Declaration des droit de L’home et du citoyen (pernyataan hak-hak manusia dan penduduk) di Prancis pada masa Jenderal Laffayete tahun 1789.

Isinya:

·         Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang sama.

·         Hak-hak itu adalah hak kebebasan, hak milik, keamanan dan sebagainya.

v  The declaration of America Independence (4 Juli 1776) atas jasa presiden Thomas Jefferson.

Berisi tentang revolusi Amerika untuk melepaskan diri dari Inggris dengan menyatakan merdeka. Dalam pernyataan itu dinyatakan semua orang diciptakan sama dan dikarunia hak hidup, hak kebebasan dan hak mengejar kebahagiaan (life, liberty, and pursuit of happines)

v  Menjelang berakhirnya Perang Dunia II (Atlantic Charter), F.D. Roosevelt mengusulkan 4 kebebasan:

·         Kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkarya (freedom of speech and expreeion)

·         Kebebasan beragama (freedom of religion)

·         Kebebasan dari rasa takut (freedom of fear)

·         Kebebasan dari kemiskinan (freedom of want)

v  Tahun 1948 disusun rencana piagam Hak Asasi Manusia oleh Organisasi Kerja Sama Sosial Ekonomi PBB di bawah pimpinan ny. Elanor Roosevelt.

v  10 Desember 1948 piagam diatas diterima sebagai Universal Declaration of Human Rights (pernyataan Sedunia tentang hak-hak Asasi Manusia). UDHR ini terdiri dari mukadimah dan 30 pasal yang dapat diperinci menjadi 2 hak:

·         Hak kemerdekaan

Meliputi kemerdekaan seseorang, perlindungan hak milik, tempat tinggal, beragama, rahasia surat, mengeluarkan pikiran dan perasaan, mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

·         Hak politik

Meliputi hak pilih aktif (untuk memilih) dan hak pilih pasif (untuk dipilih), membela negara dan menjadi pegawai negara.

A.3.   Penegakan HAM dalam Perundang-undangan

  1. Tujuan: melindungi martabat manusia
  2. HAM dalam UUD 1945

ü  Pembukaan alinea 1 menyatakan bahwa ”bahwa seseungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa…….”. alinea ini mengandung 2 makna:

-dalil objektif: kemerdekaan ialah hak segala bangsa

-dalil subjektif: aspirasi bangsa Indonesia untuk merdeka

ü  Pembukaan alinea 2 “……mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Ini memat hak asasi politik: kedaulatan, hak asasi ekonomi: kemakmurab dan keadilan.

ü  Alinea 3, ”atas berkar rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas………,” ini merupakan pengakuan kemerdekaan sebagai anugrah Tuhan.

ü  Alinea 4, ”……melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruuh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,….melaksanakan ketertiban dunia…..”. hal ini merupakan bahwa negara memberikan jaminan hak asasi terhadap arga negaranya.

  1. HAM dalam batang tubuh UUD 1945 diatur secara khusus dalam pasal 28A-28J.
  2. Secara umum HAM di Indonesia diatiur dalam pasal 27-34 UUD 1945
  3. Hak asasi manusia dalam TAP MPR No. XVII/MPR/1998: memuat piagam HAM serta pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM.
  4. HAM dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN. Dimuat dalam arah penyelenggaraan Negara, yaitu: mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi HAM.
  5. Keppres No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi  Manusia (KOMNASHAM), yang bertugas untuk melaksanakan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang HAM.
  6. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang terdiri dari XI Bab dan 106 pasal.
  7. PP no. 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat
  8. PP No. 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat.

   Kompensasi: ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku yang tidak terbukti beersalah.

   Restitusi: ganti kerugian yang diberikan kepada korban ataukeluarganya oleh pelaku ataupihak ketiga yang dapat berupa pengembalian barang milik, pembayaran ganti rugi untuk kehilangan, dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

  1. Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan.
  2. UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, sebagai peradilan khusus dilingkungan peradilan umum

B.     MENAMPILKAN PERAN SERTA DLM UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN PENEGEKAN HAM DI INDONESIA

B.1. Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

a. Peran serta dalam upaya perjuangan, penghormata dn penegakan ham di indonesia

1.      Peran serta masyarakat dalam penegakan HAM di Indonesia.

Kewajiban dasar manusia \Indonesia terhadap HAM sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada bab VI adalah sebagai berikut:

a.       setiap orang yang berada di wilayah negera Republik Indonesia wajib patuh terhadap peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia (pasal 67).

b.      Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (pasal 69 ayat 1).

c.       Setiap HAM seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak-hak orang lain secara timbal balik (pasal 69 ayat 2).

d.      Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan prertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (pasal 70).

2.      peran serta pemerintah dalam penegakan HAM  di Indonesia

kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap HAM sesuai dengan UU No. 39 1999 tentang HAM adalah sebagai berikut:

a.       pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, sesuai peraturan perundang-undangan, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia (pasal 71).

b.      Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain (pasal 72).

3.      Peran KOMNAS HAM alat perjuangan penegakkan HAM di Indonesia

a.       komnas HAM dibentuk dengan tujuan:

1. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan pancasila, UUD 1945, dan piagam PBB, serta deklarasi universal Hak Asasi Manusia.

2. Meningkatkan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai kehidupan.

b.Untuk melaksanakan fungsi mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

a.       perdamaian kedua belah pihak

b.  penyelesaian erkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli

c.      pemberian saran kepada para pihak untuk mennyelesaikan sengketa melalui pengadilan

d.      penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya dan

e.       penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

c.  Tentang partisipasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia maka Komnas HAM menekankan:

a.     membantu terwujudnya peradilan yang kredibel

b.   memprakarsai dan atau memfasilitasi pembentukan komisi HAM di daerah-daerah

c.  mengatasi pelanggaran HAM berat (groos-violation of human rights)

d. meningkatkan kemampian para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM pada umumnya, hak anak dan hak perempuan pada khususnya.

e.       Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perspektif gender dan hak anak

f.    Menjamin berlanjutnya proses hukum secara tuntas terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.

g.       Membuat kriteria dan indikator pelanggaran ha asasi manusia yang jelas bagi penegak hukum.

Setiap hari kita selalu mendengar, membaca, dan melihat, baik dari media cetak maupun elektronik beerbagai peristiwa pelanggaran HAM. Masalah penegakan HAM adalah masalah bersama yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah rakyat, dan lembaga-lembaga tertentu, seperti Komnas HAM. Pelanggaran HAM itu dapat dilakukan oleh negara/pemerintah, ataupun masyarakat. Richard Falk mengidentifikasi standar guna mengukur derajat keseriusan pelanggaran HAM. Hasilnya adalah disusunnya kategori pelanggaran HAM sebagai berikut:

  1. pembunuhan besar-besaran (genocide) yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, kelompok agama seperti berikut:

·  pembunuhan terhadap anggota kelompok, atau suku atau ras yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh maupun sebagian.

·  Memaksakan atau mencegah kelahiran kelompok tertentu dengan cara memindahkan atau membunuhnya.

  1. rasialisme resmi (politik apartheid), yaitu suatu perlakuan politik terhadap etnis, suku bangsa lain berdasarkan perbedaan ras dan warna kulit merupakan kejahatan internasional
  2. terosisme resmi berskala besar
  3. pemerintahan totaliter
  4. penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia
  5. perusakan kualitas lingkungan (ecocide)
  6. kejahatan perang

b. Pelanggaran HAM dan penangannya

yang termasuk jeni pelanggaran HAM berat adalah sebagai berikut:

a.       kejahatan genocide

b.      kejahatan terhadap kemanusiaan

pembunhan besar-besaran (genocide) yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, kelompok agama seperti berikut:

a.       pembunuhan terhadap anggota kelompok, atau suku atau ras yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh maupun sebagian.

b.      Memaksakan atau mencegah kelahiran kelompok tertentu dengan cara memindahkan atau membunuhnya.

Sedangkan kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian daari serangan yang meluas atau sistematik, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa hal-hal sebagai berikut:

a.       pembunuhan

b.      pemusnahan dan penyiksaan

c.       perbudakan

d.      pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa

e.       perampasan kemerdekaan yang melanggar hukum internasional

f.       perkosaan/perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, dan bentuk kekerasan seksual lainnya.

g.       Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, ebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.

h.      Penghilangan kearganegaraan seseorang secara paksa.

Perkara pelanggaran HAM berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung dengan disertai surat perintah dan alasan penangkapan, kecuali tertangkap tangan. Penahanan untuk pemeriksaan dibidang pengadilan HAM dapat dilakukan paling lam 90 hari, jangka waktu itu dapat diperpanjang paling lama 30 hari oleh pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya.penahanan di pengadilan tinggi dilakukan paling lama 60 hari, dapat diperpanjang 30 hari, dan penahanan di Mahkamah Agung paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang 30 hari.

c. Perilaku  upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakkan HAM

a)      Dalam lingkungan masyarakat

·         Menjunjung tinggi harga diri manusia dan bangsa

·         Kesamaan harga diri antar pribadi

·         Tidak mencampur urusan pribadiorang lain

·         Tidak mencela dan menghina kekurangan orang lain

·         Saling menghargai antar sesama manusia

b)      Dalam lingkungan bangsa dan negara

·         Mengentskan kemiskinan agar menjadi manusia yang layak

·         Gerakan orang tua asuh

·         Mengefektifkan wajib belajar 12 tahun

·         Bagi perusahaan besar perlu menjadi bapak angkat bagi pengrajin kecil.

d.      Hambatan Penegakan HAM

a)      Faktor kondisi sosial-budaya

·         Stratifikasi-status sosil (tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, keturunan, ekonomi, dll).

·         Norma adat/budaya lokal.

b).  Faktor komunikasi dan informasi.

·         Letak geografis Indonesia yang luas

·         Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yg blm terbangun secara baik di seluruh wilayah Indonesia.

·         Sistem informasi maupun perangkatnya dan SDM yang masi terbatas.

c).  Faktor kebijakan pemerintah

·         Tidak semua penguasa memiliki kebijakan yg sama tentan pentingnya jaminan HAM.

·         Lemahnya pengawasan legislatif maupun kontrol sosial oleh masyarakat.

d).  Faktor perangkat Perundangan

e).  Faktor aparat dan penindakannya.

e.       Tantangan Penegakan HAM

Pemerintah Indonesia (Presiden Soeharto) pada saat berpidato di PBB dlm Konferensi Dunia ke-2 (Juni 1992) dgn Judul ”Drklarasi Indonesia Tentang HAM” sebagai berikut :

·         Prinsip Universilitas; bahwa adanya hak-hak asasi manusia bersifat fundamental dan memiliki keberlakuan universal.

·         Prinsip Pembangunan; kemajuan pembangunan nasional dpt membantu tercapainya tujuan meningkatkan demokrasi dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

·         Prinsi Kesatuan; hak asasi perseorangan dan hak asasi masyarakat/bangsa secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

·         Prinsip Objektivitas; penilaian terhadap pelaksanaan hak-hak asasi pada suatu negara oleh pihak luar hanya menonjolkan salah satu jenis hak asasi dan mengabaikan hak-hak asasi manusia lainnya.

·         Prinsip Keseimbangan; keseimbangan dan keselarasan antara hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat/bangsa.

·         Prinsip Kompetensi Nasional; penerapan dan perlindungan HAM merupakan tanggungjawab Nasional.

·         Prinsip Negara Hukum; bahwa jaminan terhadap HAM dlm suatu negara dituangkan dalam aturan-aturan hukum (tertulis dan tidak tertulis).

C.     INSTRUMEN HUKUM & PERADILAN INTERNASIONAL HAM

1.      Instrumen Hukum Internasional HAM

pasca perang dunia ke II pehatian internasional tentang HAM tampakmeningkat karena jumlah korban yang begitu besar di berbagai belahan dunia melahirkan keprihatinan atas penistaan terhadap nilai kemanusiaan. Kemudian dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melahirkan Deklarasi Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights).

Beberapa instrumen hukum tentang Hak Asasi Manusia internasional pasca Universal Declaration of Human Rights ( UDHR), antara lain:

  1. Tahun 1958 lahir konvensi tentang hak-hak politik perempuan
  2. Tahun 1966. covenanats of human rights telah teratifikasi oleh negara-negara anggota PBB
  3. Tahun 1976 tentang konvensi internasional hak-hak khusus
  4. Tahun 1984 konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan
  5. Tahun 1990 konvesi tentang hak-hak anak
  6. Tahun 1993 tentang konvensi anti apartheid
  7. Tahun 1998 tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
  8. Tahun 1999 tentang konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial.

2.      Instrumen Yuridis Hak Asasi Manusia

Pada tanggal 16 Desember 1966, dissahkan Covenant on Economic, social, and Cultural Rights dan Internasional Covenant on civil and political rights. Hal baru dalam ketentuan itu disebutnya hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri termasuk hak untuk mengatur kekayaan dan sumber-sumber nasional secara bebas.

      Perjanjiian nasional mengenai hak ekonomi, social dan budaya mulai berlaku tanggal 3 Januari 1976. perjanjian ini berupaya meningkatkan dan melindungi tiga kategori hak, yaitu:

  1. hak untuk bkerja dalam kondisi yang adil dan menguntungkan
  2. hak atas perlindungan sosial, standar hidup yang pantas, standar kesejahteraan fisik dan mental tertinggi yang bisa dicapai
  3. hak atas pendidikan dan ha untuk menikmati manfaat kebebasan kebudayaan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

3.      UU No. 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM

salah satu dasarnya dibentuknya pengadilan HAM adalah pasal 104 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Dalam ketentuan umum pasal 1 Alinea III UU No. 26 tahun 2000 dinyatakan bahwa pengadilan HAM adalah khusus bagi pelanggaran hak asasi manusia yanh berat. Selanjutnya, pasal 2 menyatakan bahwa pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum.

      Di lingkungan peradilan umum ada peradilan khusus HAM. Kedudukan pengadilan HAM berat di daerah yang daerah hukumnya meliputi hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Peradilan HAM memiliki wewenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk yang dilakukan diluar teritorial wilayah ngara Republik Indonesia. Pelanggaran hak asasi berat merupakan extra ordinary crime dan berdampak secara luas, bai pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial yang mengakibatkan rasa tidak aman, baik terhadap perseorangan maupun masyarakat.

4.      Perlindungan Hak Asasi Manusia Universal

Pembukaan PBB mengumandangkan kepercayaan dalam hak-hak asasi manusia, kemuliaan, dan nilai orang per orang dalam kesamaan hak antara wanita dan pria. Dalam piagam kemuliaan tersebut berkali-kali diulang bahwa PBB akan mendorong, mengembangkan, dan mendukung penghormatan secara universal dan efektif hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok bagi semua tanpa membedakan suku, gender, bahasa dan agama.

      Selanjutnya menjadi tugas dan wewenang Majelis Umum PBB di bantu Dewan Ekonomi dan Sosial beserta komisi hak asasi manusia dan mekanisme HAM PBB lainnya menjabarkan lenih lanjut dalam pelaksanaan misinya.

      Dewan Ekonomi dan Sosial yang membantu tugas Majelis Umum dalam menangani HAM dapat pula membentuk komisi, misalnya Komisi Hak Asasi Manusia beranggotakan 53 negara dan mempunyai tugas menyiapkan rekomendasi dan laporan mengenai perjanjian intrnasional tentang hak-hak asasi, konvensi-konvensi dan deklarasi internasional tentang kebebasan sipil, informasi, perlindungan kelompok minoritas, pencegahan diskriminasi atas dasar suku, gender, bahasa, agama dan masalah lain yang berkaitan dengan HAM.

      Khusus mengenai wanita dibentuk komisi mengenai status wanita yang beranggotakan 45 negara yang bertindak dalam kapasitas pribadi. Komisi ini bertugas menyiapkan laporan-laporan mengenai promosi hak-hak wanita dibidang politik, ekonomi, sosial dan pendidikan, sera membuat  rekomendasi kepada dewan ekonomi dan sosial tentang masalah yang membutuhkan perhatian di bidang HAM.

      Disamping itu ada dua badan khusus PBB yang juga menangani masalah HAM, yaitu oraganisasi buruh sedunia (ILO) yang brtugas memperbaiki syarat-syarat kerja dan hidup para buruh dan membuat rekomendasi standar minimum dibidang gaji, jam kerja, syarat-syarat pekerjaan dan jaminan sosial. Badan kedua adalah UNESCO yang mempunyai tugas meningkatkan kerjasama antar bangsa melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

      Perkembang terakhir hukum pidana internasional adala disepakati pembentukan International Crime Court (ICC). Dalam suatu sidang United Nations Diplomatic Conference on Criminal Court 17 Juni 1998 di Roma Italia. Dengan disahkan ICC sebagai badan baru PBB terwujudlah suatu badan peradilan internasional yang bersifat tetap. Badan ini memiliki kekuasaan untuk melaksanakan yuridisdiksinya atas seseorang yang melakukan kejahatan yang serius. Jenis kejahatan yang disepakati ICC, antara lain:

1.  Pemusnahan, misal terhadap kelompok etnis atau penganut agama tertentu (The Crime of Genocide)

2.      Kejahatan melawan kemanusiaan (Crime Against humanity)

3.   Penyerangan suatu bangsa atau Negara terhadap Negara lain. (The Crime of Aggression)

4.      Kejahatan perang.  (War Crimes)

1.      Hambatan Dan Tantangan Dalam Penegakkan Hak Asasi Manusia

Adapun aspek yang menjadi penyebabnya dalam penegakkan HAM adalah:

·         belum adanya pemahaman dan kesadaran yang sama tentang konsep HAM antara individu dan secara universal.

·         kurang adanya kepastian hukum terhadap pelanggar HAM

·         adanya campur tangan dalam lembaga peradilan

·         kurang berfungsinya lembaga penegak hukum.

 ”keberhasilan harus diraih bukan ditunggu”

SIKAP POSITIF TERHADAP SISTEM HUKUM DAN PERADIAN NASIONAL

Standar Kompetensi      :    Menampilkan Sikap Positif Terhadap Sistem Hukum dan Peradilan Nasional.

Kompetensi Dasar         :

1.     Mendeskripsikan Pengertian Sistem Hukum dan Peradilan Nasional.

2. Menganalisis Peranan Lembaga-Lembaga Peradilan.

3.Menunjukan Sikap yang Sesuwai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku.

4.      Menganalisis Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

5.Menampilkan Peran Serta Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

A. Pengertian Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

A.1. Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

a.  Pengertian Sistem

Kata “sistem” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan

Unsur-unsur dalam sistem mencakup :

•Seperangkat komponen, elemen, bagian.

•Saling berkaitan dan tergantung.

•Kesatuan yang terintergrasi.

•Memiliki peranan dan tujuan tertentu.

•Interaksi antar sistem membentuk sistem lain yang lebih besar.

b.Pengertian hukum

–  Prof. Mr. E.M. Meyers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.

–   Leon Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama & yang pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya.

–  Drs. E. Utrecht, S.H., hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenya harus ditaati oleh masyarakat itu.

 Unsur-unsur Dalam Pengertian Hukum :

o.  Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat ;

o.  Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang;

o.  Peraturan itu bersifat memaksa;dan

o.  Adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut.

c.  Tujuan hukum

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Tujuan dibuatnya hukum menurut ahli sbb :

No

Tokoh

Pendapat

1

Subekti, S.H.

Hukum itu mengabdi pada tujuan negara, yang mendatangkan atau ingin mencapai kemakmu-ran dan kebahagiaan pada rakyatnya.

2

Van Apeeldoorn

Mengatur pergaulan oleh hukum dengan melin-dungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, (kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda) dari pihak yang merugikan.

3

Y. Van Kant

Tujuan hukum adalah untuk menjaga agar kepentingan tiap-tiap manusia tidak diganggu.

4

Geny

Hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Sebagai unsur keadilan, ada kepenti-ngan daya guna dan kemanfaatan.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pelanggaran (overtredingen) adalah perbuatan yang melanggar (ringan dengan ancaman denda. Sedangkan d.Sumber hukum

Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempu-nyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang pelanggarannya dikenai sanki yang tegas dan nyata. Sumber hukum dibedakan antara sumber hukum “material” dan sumber hukum “formal”.

          Sumber hukum material, sumber hukum yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, misalnya ekonomi, sejarah, sosiologi, dan filsafat. Seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan menyatakan bahwa yang menjadi sumber hukum adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Demikian sudut pandang yang lainnya pun seterusnya akan bergantung pada pandangannya masing-masing bila kita telusuri lebih jauh.

  1. Sumber hukum formal, membagi sumber hukum menjadi :
  1. Undang-undang (statue), yaitu suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara.

a)       Dalam arti material adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dilihat dari isinya mengikat secara umum seperti yang diatur dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966.

b)       Dalam arti formal adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang karena bentuknya dan dilibatkan dalam pembuatannya disebut sebagai undang-undang. Misanya :

1)       UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Jalan Raya.

2)       UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

3)       UU. No. 31 Tahun 2002 Tentang Parpol.

4)       UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu.

5)       UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

6)       UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susduk MPR-DPR-DPRD-DPD.

7)       UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

 Macam-macam Sumber Hukum :

1.Undang-undang,

2.Traktat, (perjanjian yg mengikat warga negara)

3.Kebiasaan (hukum tidak tertulis),

4.Doktrin, (pendapat serjana Hukum)

5.Yurisprudensi,

Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan (TAP MPR No. III/MPR/2003) merupakan pedoman pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut :

1.Undang-undang Dasar 1945.

2.Ketetapan MPR-RI.

3.Undang-undang.

4.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

5.Peraturan Pemerintah

6.Keputusan Presiden

7.Peraturan Daerah.

e.  Penggolongan hukum

 a. Berdasarkan Wujudnya

  1. Hukum Tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan Negara. Contoh: UUD 1945, Undang-Undang, dan lain-lain.
  2. Hukum Tidak Tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat). Dalam praktik ketatanegaraan, hukum tidak tertulis disebut konvensi. Contoh: pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus.

b. Berdasarkan ruang atau wilayah berlakunya

  1. Hukum Lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja (hukum adat Manggarai-Flores, hukum adat Batak, Jawa, Minangkabau, dan sebagainya).
  2. Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu (hukum Indonesia, Malaysia, Mesir, dan sebagainya).
  3. Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih (hukum perang, hukum perdata internasional dan sebagainya).

c. Berdasarkan waktu yang diaturnya

  1. Hukum yang berlaku saat ini (ius constitutum); disebut juga hukum positif.
  2. Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang (ius constituendum).
  3. Hukum antar waktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu.

d. Berdasarkan pribadi yang diaturnya

  1. Hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi golongan tertentu saja.
  2. Hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan.
  3. Hukum antar golongan, yaitu hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang masing-masing tunduk pada hukum yang berbeda.

e. Berdasarkan isi yang diaturnya
Berdasarkan isi masalah yang diaturnya, hukum dapat dibedakan menjadi hukum publik dan hukum privat.

  1. Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dan negara yang menyangkut kepentingan umum. Dalam arti formal, hukum publik mencakup Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Acara.

2. Hukum Tata Negara, mempelajari negara tertentu, seperti bentuk negara, bentuk pemerintahan, hak-hak asasi warga negara, alat-alat perlengkapan negara. Singkatnya, mempelajari hal-hal yang bersifat mendasar dari negara.

    1. Hukum Administrasi Negara, adalah seperangkat peraturan yang mengatur cara bekerja alat-alat perlengkapan negara, termasuk cara melaksanakan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh setiap organ negara. Singkatnya,
      mempelajari hal-hal yang bersifat teknis dari negara.
    2. Hukum Pidana, adalah hukum yang mengatur pelanggaran- pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umumyang diancam dengar. sanksi pidana tertentu. Dalam kejahatan (misdrijven) adalah perbuatan yang melanggar (berat) seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan sebagainya.
    3. Hukum Acara, disebut juga hukum formal (Pidana dan Perdata), adalah seperangkat aturan yang berisi tata cara menyelesaikan, melaksanakan, atau mempertahankan hukum material. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum. Acara Pidana (KUHAP) No. 8/1981 diatur tata cara penangkapan, penahanan. penyitaan, dan penuntutan. Selain itu, juga diatur siapa-siapa yang berhak melakukan penyitaan, penyelidikan, pengadilan yang berwenang, dan sebagainya.
  1. Hukum Privat/ Perdata, adalah hukum yang mengatur kepentingan orang-perorangan. Perdata berarti warga negara, pribadi, atau sipil.
    Sumber pokok hukum perdata adalah Buergelijik Wetboek (BW). Dalam arti luas hukum privat (perdata) mencakup juga Hukum Dagang dan Hukum Adat.
    Hukum Perdata dapat dibagi sebagai berikut:
  1. Hukum Perorangan adalah himpunan peraturan yang mengatur manusia sebagai subjek hukum dan tentang kecakapannya memiliki hak-hak serta bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu. Manusia dan Badan Hukum (PT, CV, Firma, dan sebagainya) merupakan “pembawa hak” atau sebagai “subjek hukum”.
  2. Hukum keluarga adalah hukum yang memuat serangkaian peraturan yang timbul dari pergaulan hidup dan keluarga (terjadi karena perkawinan yang melahirkan anak).
  3. Hukum Kekayaan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan mengatur benda (segala barang dan hak yang dapat menjadi milik orang atau objek hak milik) dan hak-hak yang dapat dimiliki atas benda.
  4. Hukum Waris yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Hukum waris mengatur pembagian harta peninggalan, ahli waris, utan penerima waris, hibah serta wasiat.

f.  Sanksi hukum

Macam-macam sanksi Pidana (Pasal 10 KUHP) :

1.Hukuman Pokok, yang terdiri dari :

a. Hukuman Mati

b. Hukuman Penjara, yang terdiri dari :

1) Hukuman seumur hidup

2) Hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun)

c. Hukuman Kurungan (setinggi-tingginya 1 tahun dan sekurang-

kurangnya 1 hari).

2.Hukuman Tambahan, yang terdiri dari :

a. Pencabutan hak-hak tertentu.

b. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu.

c. Pengumuman keputusan hakim.

g.  Perbedaan hukum pidana dan hukum perdata

oHukum Pidana, pelanggar hukum pada umumnya segera disikapi oleh pengadilan setelah menerima berkas polisi yg mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Tindakan Pidana (delik) disengaja disebut delik doloes, & yg tidak sengaja disebut delik coelpa.

oHukum Perdata, pelanggar hukum perdata baru dapat disikapi oleh pengadilan setelah ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Di sini, ada pihak yg mengadu (penggugat) dan pihak yang diadukan (tergugat).

A.2.  Peradilan Nasional

Pasal 1 UU No. 4/2004, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan ; Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

B. Peran Lembaga-Lembaga Peradilan

Lembaga hukum (lembaga peradilan) adalah lembaga yang mengatur segala sesuatu tentang hukum. Peran lembaga hukum dalam menjalankan hukum adalah mengatur segala sesuatu hukum yang berlaku.

B.1. Pengadilan Negeri (tingkat pertama)

1. Fungsi pengadilan negeri adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penaha-nan yg diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kpd Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

2. Tugas dan wewenang pengadilan negeri adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.

3. Tindak pidana yg pemeriksaannya hrs didahulukan, yaitu : Korupsi, Terorisme, Narkotika/psikotropika, Pencucian uang, atau yang ditentukan oleh UU dan perkara yang terdakwanya berada di dalam Rumah Tahanan Negara.

Tugas dan kewenangannya, mencakup :

oMenyatakan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan, atau penghentian tuntutan.

oTentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

oMemberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.

oMengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya.

oMelakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

oMemberikan teguran dan peringatan yg dipandang perlu dng tidak mengurangi kebebasan Hakim dlm memeriksa & memutus perkara.

oMelakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris.

B.2.  Pengadilan Tinggi (tingkat kedua)

Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi (Pengadilan Tingkat Banding).

Fungsi Pengadilan Tinggi adalah :

1.       Menjadi pemimpin bagi pengadilan-pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya.

2.      Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan sewajarnya.

3.      Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya.

4.      Untuk kepentingan negara dan keadilan, Pengadilan Tinggi dpt memberi peringatan, teguran, & petunjuk yg dipandang perlu kepada PN  dalam daerah hukumnya

Wewenang Pengadilan Tinggi adalah :

Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim.

C.1.  Mahkamah Agung (tingkat kasasi)

Daerah hukum MA meliputi seluruh Indonesia dan kewajiban utamanya adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya diseluruh Indonesia, dan menjaga/menjamin agar hukum dilaksanakan dengan sepatutnya.

Tugas atau Fungsi Mahkamah Agung :

1.      Melakukan pengawasan tertinggi thd penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dlm menjalankan kekuasaan kehakiman.

2.      Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim disemua lingku-ngan peradilan dalam menjalankan tugasnya.

3.      Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan.

4.      Untuk kepentingan negara dan keadilan Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri, maupun dengan surat edaran.

Wewenang Mahkamah Agung :

•Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, (terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan),

   Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili,

 Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

  Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang,

 Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan,

 Memberi teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan, dengan tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

 Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap.

Dalam hal kasasi, yg menjadi wewenang MA,dikarenakan :

1.      Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,

2.      Salah menerapkan atau karena melanggar hukum yang berlaku,

3.      Lalai memenuhi syarat2 yg diwajibkan oleh peraturan perUU-an yang mengancam.

Permohonan kasasi, dapat dilakukan dalam perkara : Perdata dan Pidana.

C.4.  Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sesuai UU No. 24/2003, memiliki wewenang dan kewajiban :

Wewenang, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan Pemilihan Umum.

Kewajiban, yaitu memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

C. Sikap Sesuwai Dengan Ketentuan Hukum

   Sikap Terbuka

Contoh : Mau mengatakan benar atau salah, dan berupaya selalu jujur dalam memahami ketentuan hukum.

   Sikap Obyektif/Rasional

Contoh : sanggup menyatakan ya atau tidak dalam ketentuan hukum dengan segala konsekuensinya.

   Sikap Mengutamakan Kepentingan Umum

Contoh : Merelakan tanah atau bangunan diambil pemerintah untuk kepentingan sarana jalan atau jembatan.

D.     Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Pengertian Korupsi

oKata “korupsi” mrp penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) dsb. untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Perbuatan korupsi selalu mengandung unsur “penyelewengan” atau “ketidak jujuran”.

oKolusi, adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggaraan negara atau antara penyelenggara negara dan lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

oNepotisme, adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa dan negara.

Persepsi masyarakat tentang korupsi

Kelompok mahasiswa sering menanggapi masalah korupsi dengan protes-protes terbuka. Mereka sangat sensitif terhadap perbuatan korup dan yang merugikan negara dan masyarakat luas.

  Pada umumnya, mereka masih memiliki idealisme tinggi dan berfikir jauh kedepan.

 Kritik-kritik mahasiswa, pada umumnya karena faktor ketidak puasan dan kegelisahan psikologis (psychological insecurity). Tema-tema demonstrasi sering mengangkat permasalahan “penguasa yang korup” dan “derita rakyat”.

   Fenomena korupsi di indonesia

Pada kehidupan masyarakat yang mengalami proses perubahan, selalu muncul kelompok­kelompok sosial baru yang ingin berpartisipasi dalam bidang politik, namun sesungguhnya banyak diantara mereka yang tidak mampu

Di lembaga-lembaga politik, mereka (politikus instan) sering hanya ingin memuaskan ambisi pribadinya dengan dalih “kepentingan rakyat”. Tapi tidak jarang diantara mereka sering terjebak pada ambisi pribadi dan kepentingan kelompok tertentu

 Sebagai akibatnya, terjadilah hal-hal berikut :

1.Munculnya “oknum” pemimpin yang lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, sehingga kesejahteraan umum mudah dikorbankan. Lembaga-lembaga politik cenderung dimanipulir oleh oknum-oknum pemimpinnya.

2.      Pada sebagian oknum pemimpin politik, partisipan dan kelompoknya, berlomba-lomba untuk mencapai “obyek politik” dalam bentuk keuntungan materiil, sehingga terjadi “kehampaan motivasi perjuangan”.

3.  Terjadilah erosi loyalitas kepada bangsa dan negara, karena lebih menonjolkan dorongan pemupukan harta kekayaan dan kekuasaan. Jadi, mulailah penampilan pola tingkah laku yang korup.

D. UPAYA PEMBERANTAS KORUPSI

Penyebab Utama Korupsi di Indonesia

Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum;

Rendahnya integritas dan profesio-nalisme ;

Adanya peluang di lingkungan kerja, karena jabatan dan lingkungan masyarakat;

Merasa selalu kurang dalam memperoleh penghasilan (gaji PNS);

Sikap yang tamak, lemah iman, kejujuran dan rasa malu.

Peran Serta Pemberantasan Korupsi

Peran serta Masyarakat dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pembernatasan Tindak pidana Korupsi. Dalam UU ini disebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta itu diwujudkan dalam bentuk hak masyarkat untuk :

a.  Mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya telah terjadi pidana korupsi.

b. Memperoleh pelayanan dalam mencari korupsi kepada penegak kultural yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak kultural yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak kultural dalam waktu paling lama 30 hari.

Korupsi dapa dicegah jika perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan/pengendalian dapat dilaksanakan dengan baik. Serta harus ada sanksi yang seberat – beratnya jika ada yang melakukan korupsi di Negara kita.

                                           “YAKIN USAHA SAMPA”

                                                     “SMK BISA”

HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA KESATUAN RI

Standar Kompetensi      :     Memahami Hakikat Bangsa dan Negara Kesatuan RI

Kompetensi Dasar         :

1. Mendeskripsikan hakikat Bangsa dan Unsur-Unsur Terbentuknya Negara.

2.      Mendeskripsikam hakikat Negara dan Bentuk-bentuk Kenegaraan.

3.    Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan NKRI.

4. Menunjukan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat.

A.    HAKIKAT BANGSA DAN UNSUR-UNSUR TERBENTUKNYA BANGSA.

A.1.    Kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan mahkluk sosial.
A.1.1.   Manusia sebagai Makhluk Individu

Secara kodrati manusia adalah sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Sebagai makhluk individu manusia selalu selalu berbeda dengan orang lain, dan tidak ada seorangpun yang benar-benar sama. Hal ini bisa kita lihat pada saat polisi mengembangkan sidik jari sebagai cara mengidentifikasi pelaku kejahatan. Manusia sebagai makhluk individu adalah makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa yang terdiri dari jasmani dan rohani yang tidak dapat dipisahkan, yang diberi potensi, akal, pikiran, dan perasaan sehingga sanggup berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

A.1.2.   Manusia sebagai Makhluk Sosial.

Di dalam kehidupan, manusia mempunyai keinginan untuk bergaul, berkumpul, dan manusia memiliki kebutuhan yang bermacam-macam yang tidak mungkin dapat dipenuhi sendiri. Oleh karena itu manusia membutuhkan orang lain untuk mencapai apa yang diinginkan dan yang menjadi tujuan hidupnya dan itulah yang sering disebut dengan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia mempunyai kemampuan  untuk hidup berinteraksi, berkomunikasi, dan berkelompok dengan manusia lain yang sering disebut dengan Zoon Politicon.

Abraham Maslow berpendapat bahwa tingkatan kebutuhan hidup manusia sbb :

1.      Kebutuhan hidup fisiologis, kebutuhan fisik manusia yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, seperti makan dan minum.

2.      Kebutuhan rasa aman, kebutuhan tiap-tiap individu agar dapat hidup tenang dan terhindar dari perasaan-perasaan cemas dan khawatir. Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan negara adalah dapat menciptakan rasa aman bagi warga negaranya.

3.      Kebutuhan akan penghargaan diri, manusia selalu menginginkan penghargaan terhadap prestasi dan kemampuan yang ia miliki.

4.      Kebutuhan akan aktualisasi diri, manusia selalu berkeinginan untuk menunjukkan jati dirinya dengan segala kemampuan yang dimilikinya.

A.2.    Pengertian Bangsa.

Bangsa dapat diartikan sebagai sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan sejarah, kesamaan bahasa, kesamaan dalam budaya, kesamaan berbagai suku bangsa, kesamaan dalam agama. Faktor-faktor tersebut mendorong terbentuknya persatuan nasional dan identitas nasional yang kuat.

Pengertian bangsa dalam arti sosiologis dan bangsa dalam arti politis yaitu :

            Bangsa dalam arti sosiologis, adalah sekelompok paguyuban yang secara kodrati ditakdirkan untuk hidup bersama dan senasib sepenanggungan di dalam suatu negara. ( kesatuan ras, agama, adat istiadat, sejarah, dan lain sebagainya). Bangsa dalam arti politis, adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya.

Berikut ini beberapa pengertian bangsa menurut para ahli, antara lain :

1)        ERNEST RENAN.

Bangsa adalah Kehendak untuk hidup bersama, disebabkan karena memiliki penderitaan-penderitaan dan nasib yang sama. Atau memiliki persamaan sejarah dan cita-cita serta terikat oleh tanah air yang sama.

2)        RATZEL.

Bangsa terbentuk karena adanya hasrat untuk bersatu. Hasrat itu timbul karena adanya rasa kesatuan antarmanusia dan tempat tinggalnya (faham geopolitik).

3)         OTTO BAUER.

Bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki persamaan karakter dan tumbuh karena persamaan nasib.

4)        SOEKARNO.

Bangsa adalah pengertian politis dan historis.

A.3.    Uusur-unsur terbentuknya bangsa.

            Terbentuknya suatu bangsa disebabkan oleh beberapa unsur, antara lain :

1.      Memiliki persamaan nasib atau sejarah

Dengan adanya persamaan nasib atau sejarah, maka tiap-tiap individu akan merasa sepenanggungan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan.

2.      Memiliki persamaan karakter

Beberapa orang yang memiliki karakter yang sama, akan dapat dengan mudah mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama pula.

3.      Memiliki ikatan persatuan yang kuat.

Sekelompok orang yang terikat dalam suatu ikatan akan berusaha secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.

4.      Memiliki tanah air yang sama

Persamaan tanah air akan memberikan dorongan dan motivasi kepada rakyatnya untuk bersama-sama mencapai tujuan yang diharapkan.

5.      Memiliki persamaan cita-cita dan tujuan

Orang akan mudah untuk mengadakan kerjasama apabila mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama.

B. HAKIKAT NEGARA DAN BENTUK-BENTUK KENEGARAAN

B.1.    PENGERTIAN NEGARA

            Berikut ini beberapa pengertian Negara menurut para ahli, antara lain :

1.      HANS KOHN

Negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa.

2.       ARISTOTELES
Negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya.

3.      ROGER SOLTAU

Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.

4.      PROF. DR. J.H.A. LOGEMANN

Negara adalah organisasi kekuasaan yang mengatur masyarakat dengan kekuasaannya.

5.      HAROLD J. LASKI

Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.

 6.      MAX WEBER

Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam menggunakan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

7.      GEORGE JELLINEK

Negara adalah suatu ikatan orang-orang yang bertempat tinggal dalam wilayah tertentu yang dilengkapi dengan kekuasaan

B.2.  TERJADINYA NEGARA

Ada beberapa pendapat untuk mempelajari terjadinya negara antara lain:

(1)    Terjadinya negara secara primer

(a)    Fase Genootschaft (Persekutuan Masyarakat)

Fase dimana orang mulai hidup berkelompok menggabungkan diri untuk memenuhi kebutuhan bersama. Seorang yang terkemuka di antara yang sama dipilih menjadi seorang pemimpin yang disebut dengan primus inter pares. Unsur terpenting pada fase ini adalah lahirnya suku yang berkembang menjadi dua, tiga dan seterusnya sehingga melahirkan bangsa sebagai unsur pembentuk bangsa.

(b)    Fase Rijk (Kerajaan)

Fase dimana orang sudah memiliki kesadaran akan hak milik atas tanah sehingga melahirkan tuan tanah dan orang-orang yang menyewa tanah sehingga melahirkan sistem feodalisme. Pada fase ini lahirlah unsur wilayah sebagai salah satu unsur lahirnya negara

(c)    Fase Staat (Negara)

Pada fase ini sudah dimulai tumbuh  akan kesadaran bernegara. Di kelompok ini memerlukan seperangkat hukum untuk mengatur kehidupannya. Pada fase ini sudah diperlukan unsur pemerintah yang berdaulat yang melahirkan pertumbuhan negara modern.

(d)    Fase Demokrasi.

Pada fase ini tumbuh kesadaran akan hidup berdemokrasi atau berkedaulatan rakyat. Fase diktatur adalah perkembangan dari demokrasi, tetapi bisa pula karena negara dalam keadaan bahaya.

(2)    Terjadinya negara secara sekunder.

Asal mula terjadinya negara secara sekunder selalu dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan pandangan ini maka suatu negara dianggap sah sebagai negara jika telah diakui oleh negara lain. Pengakuan ini sangat penting bagi keberadaan negara yang baru saja merdeka.

Ada dua macam pengakuan dari negara lain, yaitu :

(a)        Pengakuan secara de facto. (bersifat sementara)

Pengakuan yang diberikan kepada negara yang telah memenuhi unsur konstitutif ( yaitu ada wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat). Kemunculan negara harus diteliti lebih lanjut secara hukum dan pengakuan ini bersifat sementara.

(b)        Pengakuan secara de yure. (bersifat tetap)

Pengakuan negara secara hukum internasional yang menyatakan bahwa negara yang baru merdeka itu telah benar-benar bedaulat. Pengakuan ini berlaku selama-lamanya atau tetap.

(3)    Terjadinya negara berdasarkan pendekatan faktual (fakta sejarah)

(a)    Occupatie (Pendudukan)

Negara terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan kemudian diduduki oleh suatu bangsa.
Contoh : Liberia yang diduduki budak negro dan dimerdekakan tahun 1847.

(b). Fusi (Peleburan)

Negara ini terjadi dari negara-negara kecil mengadakan kesepakatan untuk melebur enjadi satu membentuk negara baru.

Contoh : Jerman (1871) yang terbentuk dari beberapa negara-negara kecil.

(c). Cessie (Penyerahan).

Negara ini terjadi jika suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan pada suatu perjanjian.

Contoh : Wilayah Slesswijk diserahkan Austria kepada Jerman.

(d)    Accessie (Penaikan)

Negara ini terjadi karena adanya suatu wilayah daerah yang muncul karena adanya penaikan lumpur sungai atau timbul dari dasar laut (delta), kemudian wilayah ini dihuni oleh sekelompok orang dan menjadi negara.

Contoh : Wilayah Mesir adalah delta dari sungai Nil.

(e)    Anexatie (Penguasaan)

Suatu wilayah negara dikuasai oleh bangsa lain dan tidak bereaksi(tidak mengadakan perlawanan)
Contoh : Negara Israel yang dibentuk pada tahun 1948, wilayahnya banyak mencaplok daerah Palestina, Suriah, dan Yordania.

(f)    Proklamation (Pernyataan Kemerdekaan)

Negara ini terjadi karena penduduk pribumi dalam suatu wilayah yang diduduki bangsa lain mengadakan perlawanan (perjuangan) sehingga berhasil merebut wilayahnya kembali dan menyatakan kemerdekaan.

Contoh : Negara Indonesia menyatakan merdeka (1945) setelah melalui perjuangan yang cukup panjang.

(g)    Inovation (Pembentukan Negara Baru)

Munculnya suatu negara baru diatas wilayah suatu negara yang pecah karena suatu hal kemudian lenyap.

Contoh : Negara Columbia yang karena pecah dan lenyap, kemudian diwilayah tersebut didirikan negara baru (Columbia Baru).

(h)    Separatie (Pemisahan)

Suatu wilayah negara yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya, kemudian menyatakan kemedekaannya.

Contoh : Belgia memisahkan diri dari Belanda; Pakistan memisahkan diri dari India; Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan.

(4)    Terjadinya negara berdasarkan pendekatan teoritis
(a)    Teori Ketuhanan.

Menurut teori ini segala sesuatu yang ada di muka bumi berasal dari Tuhan, terjadinya negara juga kehendak dari Tuhan. Hal ini Nampak pada undang-undang dasar suatu negara yang didalamnya memuat kalimat ”atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa”. Tokohnya : Agustinus, Yulius Stahl, Thomas Aquino, Kranenburg.

(b)    Teori Perjanjian Masyarakat
Terjadinya masyarakat karena adanya suatu perjanjian. Semua orang mengikat dirinya dalam suatu perjanjian guna mendirikan organisasi yang bisa menjaga kelangsungan hidupnya. Tokonya : Thomas Hobbes, Jhon Locke, Montesquieu.
(c)    Teori Kekuasaan
Negara dibentuk karena hasil dominasi kelompok kuat terhadap kelompok yang lemah.
Tokohnya : Horald Laski, Leon Duguit, Karl Marx, Oppenheimer.
(d)    Teori Hukum Alam
Negara terbentuk karena kehendak alam. Tokonya : Plato, Aristoteles, Agustinus.

(e).   Teori Kedaulatan

Kekuasaan tertinggi ada pada Negara, negaralah yang menciptakan hukum untuk mengatur kepentingan rakyat. Tokohnya : Paul Laband, Jellinek.

B.3.    BENTUK-BENTUK KENEGARAAN

(1)    Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. Ciri-cirinya adalah :

·  Kedaulatan negara mencakup ke dalam dan ke luar yang ditangani pemerintah pusat
·  Negara hanya mempunyai masing-masing satu UUD, kepala negara, kabinet,dan DPR.

·  Hanya ada satu kebijakan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam.

(2)    Negara Serikat.

Negara serikat adalah negara yang terdiri atas gabungan beberapa negara bagian. Negara bagian hanya menyerahkan sebagian kecil urusannya kepada pemerintah pusat. Ciri-cirinya adalah :

·   Negara bagian tidak memiliki kedaulatan

·   Kepala negara dipilih dan bertanggung jawab kepada rakyat

·   Negara bagian berwenang membuat UUD sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan UUD pemerintah pusat.

·   Kepala negara mempunyai hak veto (pembatalan keputusan) yang diajukan oleh parlemen.

(3)    Koloni
Koloni adalah suatu negara yang menjadi jajahan dari negara lain.
(4)    Perwalian (trustee)
Wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah dalam perang dunia II dan berada di bawah naungan Dewan Perwalian PBB.
(5)    Mandat
Mandat adalah suatu negara yang berasal dari daerah jajahan dari negara-negara yang kalah dalam perang dunia I dan di bawah perlindungan dari Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa.
(6)    Protektorat
Protektorat adalah negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang lebih kuat.
(7)    Dominion
Dominion adalah suatu negara bekas jajahan Inggris yang mengakui Raja Inggris sebagai rajanya sebagai lambang persatuan (negara persemakmuran).
Contoh : Kanada, Australia, selandia Baru, Afrika Selatan.
(8)    Uni
Uni adalah gabungan dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama.

C.1.    PENGERTIAN NKRI

            Negara Kesatuan Republik Indonesia (disingkat NKRI atau Indonesia atau Republik Indonesia atau RI) ialah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara, melintang di khatulistiwa antara benua Asia dan Australia serta antara Samodera Pasifik dan Samodera Hindia. Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudra, ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Indonesia berbatasan dengan Malaysia di pulau Kalimantan, berbatasan dengan Papua Nugini di pulau Papua dan berbatasan dengan Timor Leste di pulau Timor. Kata “Indonesia” berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu Indos yang berarti “India” dan nesos yang berarti “pulau”. Jadi kata Indonesia berarti kepulauan India, atau kepulauan yang berada di wilayah India.

C.2.    FUNGSI DAN TUJUAN NKRI

Tujuan negara RI terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

·    Merdeka, artinya Indonesia terlepas dari penjajahan dan berhak menentukan sendiri apa yang menjadi tujuan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.

·    Bersatu, artinya bangsa Indonesia hanya ada satu negara, keanekaragaman menjadi kekayaan bangsa ini, baik suku bangsa, bahasa, ras, dan lain sebagainya.

·   Berdaulat, artinya bangsa Indonesia mempunyai kekuasaan untuk memutuskan dan menentukan sendiri segala hal yang berkaitan dengan kebijakan negara tanpa harus tergantung kepada bangsa lain.

·    Adil dan makmur, artinya menuju masyarakat yang sebagian besar kebutuhan pokoknya terpenuhi.

Selanjutnya dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, maka ada beberapa hal yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah :

·   Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

·   Memajukan kesejahteraan umum

·   Mencerdaskan kehidupan bangsa.

· Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

D.   MENUNJUKAN SEMANGAT KEBANGSAAN, NASIONALISME, DAN PATRIOTISME DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA

D.1.    PENGERTIAN KEBANGSAAN, NASIONALISME DAN PATRIOTISME

Nasionalisme dapat diartikan : (1), Satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan suatu negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama. (2), ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. (3), Ikatan orang individu terhadap suatu negara yang memberi hak kepada negara untuk mengatur dan melindungi negara.

            Patriotisme berasal dari kata Patriot, yang artinya adalah: pecinta dan pembela tanah air. Sedangkan Patriotisme maksudnya adalah semangat cinta tanah air. Pengertian Patriotisme adalah sikap Untuk selalu mencintai atau membela tanah air, seorang pejuang sejati, pejuang bangsa yang mempunyai semangat, sikap dan perilaku cinta tanah air, dimana ia sudi mengorbankan segala-galanya bahkan jiwa sekalipun demi kemajuan, kejayaan dan kemakmuran tanah air.

            Nasionalisme terbagi menjadi 2 yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit, adalah mencintai tanah air dan bangsanya dengan memandang rendah bangsa lain, yang sering disebut dengan Chauvinisme. Nasionalisme dalam arti sempit ini pernah dilaksanakan oleh beberapa negara-negara di dunia, antara lain ; Jerman pada masa pemerintahan Hitler, Italia pada masa pemerintahan Benito Mussolini, Jepang pada waktu menguasai kawasan Asia dan ingin membentuk negara persemakmuran Asia Timur Raya.

            Nasionalisme dalam arti luas, adalah mencintai bangsa dan tanah airnya, tetapi memandang bangsa lain sederajat dan harus saling hormat menghormati antar-bangsa.

Faktor pembentuk identitas nasional

Beberapa faktor yang dapat menjadi pembentuk identitas nasional, antara lain:
(1). Faktor primordial, artinya ikatan kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa dan adat istiadat dapat menimbulkan pola perilaku yang sama dan melahirkan persepsi yang sama tentang negara yang dicita-citakan. (2), Faktor sakral, artinya kesamaan agama yang dianut suatu masyarakat dapat membentuk negara. (3). Faktor tokoh, artinya kepemimpinan seorang tokoh yang disegani, kharismatik, berwibawa dan dihormati serta dapat dijadikan suri tauladan akan dapat mempersatukan suatu negara. (4). Faktor sejarah, artinya asal-usul dan pengalaman masa lalu yang sama sebagai bangsa yang dijajah akan menimbulkan solidaritas (senasib, sependeritaan dan sepenanggungan). (5). Faktor Bhinneka Tunggal Ika, artinya bersatu dalam perbedaan. Meskipun mereka memiliki keterikatan dengan identitas kelompoknya, tetapi mereka menunjukkan kesetian dalam lingkup yang luas (negara). (6),Faktor kelembagaan, artinya adanya lembaga-lembaga negara akan mampu mempertemukan berbagai kepentingan sehingga akan tersusun kepentingan nasional.

            Tidak dapat dipungkiri, bahwa bangsa Indonesia bersifat majemuk yang ditandai oleh kenyataan suku bangsa, agama, ras/etnis, dan golongan serta kebudayaan lokal yang beragam. Agar bangsa Indonesia terhindar dari perpecahan, maka seluruh potensi bangsa harus diberdayakan, dengan kegiatan antara lain : (1), Menyelenggarakan dialog nasional yang dihadiri oleh tokoh daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh budaya. (2), Menggalakkan amal bakti dan kegiatan sosial bagi keluarga atau daerah yang terkena musibah. (3), Melaksanakan pembangunan nasional dengan memberi otonomi kepada daerah. (4), enyelesaikan konflik sosial secara damai, adil, demokratis, manusiawi.

            Menghormati bendera kebangsaan :

Bendera Merah Putih sering disebut bendera pusaka, artinya tidak hanya sekedar warna saja, melainkan harus diartikan sebagai lambang identitas persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu Merah Putih merupakan ‘senjata’ perjuangan bangsa Indonesia dalam mengejar cita-cita nasionalnya. Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia harus mampu mengibarkan bendera Merah Putih dengan benar dan penuh rasa hormat.

            Menghormati dan menghayati isi dan makna Lagu Kebangsaan

Dari syair lagu Indonesia Raya, bangsa Indonesia dapat mengambil pelajaran, antara lain :

(1), Bait pertama, mengajarkan bahwa kita semua memiliki tanah air Indonesia, tempat dimana kita dilahirkan. (2), Bait kedua, mengajarkan pengakuan kita terhadap bangsa dan tanah air satu yaitu Indonesia. (3), Bait ketiga, mengajarkan tentang kewajiban kita untuk membangun negara untuk kesejahteraan rakyat. (4), Bait keempat, mengajarkan bahwa kemerdekaan itu mahal harganya, karena dengan kemerdekaan itulah kehidupan bangsa Indonesia bisa menjadi tertib, aman, adil, makmur dan sejahtera. (5), Bait kelima, mengajarkan agar kita selalu mencintai tanah air Indonesia dan harus dipertahankan agar tetap hidup.

            Menghormati makna Lambang Negara RI

            Lambang negara RI Garuda Pancasila memiliki struktur yang menggambarkan simbol ke-Indonesiaaan, yaitu : (1), Jumlah sayap, ekor dan bulu leher melambangkan proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. (2),  Menoleh ke kanan melambangkan kebaikan sebagai cita-cita  yang akan dicapai. (3), Kaki mencengkeram seloka “Bhinneka Tunggal Ika”, melambangkan kesatuan dalam perbedaan. (4), Perisai Pancasila yang dikalungkan di leher lambang negara, menggambarkan hidup matinya negara RI tergantung pada Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

D.2.   SIKAP DAN PERILAKU YANG MENCERMINKAN SEMANGAT KEBANGSAAN, NASIONALISME DAN PATRIOTISME.

      ·    Membina keserasian, keselarasan dan keseimbangan.

            Serasi berarti kita tetap cocok meskipun berbeda; selaras berarti kita berada dalam satu tujuan hidup bersama; seimbang artinya antara manusia yang satu dengan yang lain sama derajat kemanusiaannya.

          Saling mengasihi, saling membina dan saling memberi.

 Hidup saling mengasihi, membina dan memberi antar sesama menjadi panggilan kita bersama, tanpa membedakan kedudukannya. Kita harus saling asah (berhubungan dan memberi), asih (sayang), asuh (membina).

          Tidak menonjolkan perbedaan, melainkan mencari persamaan.

Antara suku bangsa yang satu dengan yang lain, sama-sama memiliki kebudayaan. Meskipun kebudayaan berbeda, kita harus tetap memandang sebagai satu kesatuan.

          Meningkatkan kecintaan terhadap lingkungan hidup

Manusia hanya dapat melangsungkan hidup dan kehidupannya apabila berhubungan dengan lingkungan hidupnya yaitu masyarakat sekitar dan alam dengan seluruh isinya. Oleh karena itu kita harus mencintai seluruh lingkungan hidup, dengan menjaga kelestariannya.

          Bekerjasama sesama warga, lingkungan dan pemerintah.

Sebagai makhluk sosial manusia selalu berhubungan dengan sesamanya dan harus menajga hubungan baik dengan lingkungan hidupnya, baik dengan tetangga, masyarakat, alam sekitar, dan pemerintah.

           Menjauhi pertentangan dan perkelahian.

Kita harus menghindari pertentangan bahkan perkelahian antar-pelajar. Apabila terjadi perselisihan alangkah lebih baik jika diselesaikan dengan musyawarah.

          Menggalang persatuan dan kesatuan melalui berbagai kegiatan.

Cara-cara yang dapat ditempuh melalui kegiatan antara lain :
o    olahraga (PON, PORSENI, pertandingan persahabatan);
o    kesenian melalui Pekan Budaya
o    kepramukaan melalui Jambore Nasional, Jambore Daerah
o    organisasi kepemudaan
o    pembauran antar-suku
o    bertingkah laku yang tidak merendahkan suku bangsa lain
o    penyiaran keanekaragaman bangsa melalui media massa

 DAFTAR PUSTAKA

Budiyanto.2007.Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X.Jakarta : Erlangga.

 Jutmini Sri.2007. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas X SMA/MA. Solo, Tiga Serangkai.

 Suprihatini Amin . 2010. BPP Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMK    Kelas X. Klaten : Intan pariwara

Puisi Motivasi Kehidupan

“SEBUAH AKHIR”
Dalam sepi ini, batinku bergemuruh riuh
Ingin rasanya keluar dari keseharian ini
Meski sadar; nyatanya aku gila
Meski lelap; nyatanya aku terjaga

Ingin ku lepas semua keluh yang ada
di sana, di puncak Mahameru
ditemani dinginnya dingin yang membeku
dan sepinya sepi yang kian suram

Mungkin, di saat kelam, kau tak kan temukan
aku, diriku, juga bayang ku dalam rangkulan mu lagi
Aku ingin sepi pun kelam temani ku
dalam perjalanan menuju akhir peraduaan ku

Pada-Nya aku ingin serahkan
semua yang ada dan tiada
yang hitam pun putih
biar aku yang kotor ini
bisa tenang meski api yang berapi-api t’lah menanti

Mungkin, di saat kelam kau tak kan temukan
aku, diriku, juga bayang ku dalam rangkulan mu lagi
Mungkin, di saat itu juga kau akan berkata
“Pergilah dengan tenang. Aku, cintaku, ‘kan selalu ada diantara sepinya hati ini”.