Otonomi “Ciptakan raja-raja kecil”

Hadirnya UU No 32/2004 tentang otonomi daerah sebetulnya mempunyai tujuan mulia, yakni membentuk kemandirian pemerintah daerah. sebab, UU tersebut memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Maksud memberi kewenangan ini agar pelaksanaan pembangunan di daerah tidak semata-mata tergantung pada pemerintah pusat. Tapi daerah dengan kewenangan yang ada padanya bisa mengurus daerahnya sendiri, melakukan perencanaan dan berbagai upaya terobosan untuk memajukan pembangunan di daerahnya. termasuk memanfaatkan secara maksimal potensi daerahnya.

Keinginan mulia pemerintah pusat tersebut ternyata tidak semulus seperti yang di rencanakan. Dalam implementasinya di daerah ternyata masih menemui berbagai persoalan. Bahkan hadirnya UU Otonomi Daerah ini melahirkan “raja-raja” kecil di daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati/walikota terkadang atau kerap mengabaikan provinsi. Mereka merasa seperti tidak mempunyai ketergantungan lagi pada pemerintah provinsi. Tatkalah ingin mendapatkan sesuatu dari pemerintah pusat pemerintah kabupaten/kota sering menempuh cara by-pass dengan pemerintah pusat tanpa berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.

Dampak lain yang dirasakan ialah begitu ada program pemerintah provinsi yang tidak seirama dengan program pemerintah daerah, pemerintah daerah terkesan kurang memperhatikannya. Apalagi kalau Bupati/Walikota berlatar belakang politik yang berbeda dengan seorang Gubernur……..

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s